Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 210
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan laporan tersebut bisa dilakukan melalui situs
website http://wajiblapor.kemnaker.go.id. Langkah tersebut dilakukan karena hingga saat ini,
jumlah perusahaan yang menyampaikan WLKP online jumlahnya belum sesuai harapan.
"Mengingat pentingnya data-data ketenagakerjaan tersebut, kami mendorong setiap perusahaan
untuk dapat melaporkan data-data ketenagakerjaannya," kata Ida dalam siaran pers, Sabtu
(4/9/2021).
Dia menjelaskan bagi perusahaan yang telah melaporkan secara manual, maka harus
menyesuaikannya secara online. Kemnaker terus melakukan upaya agar seluruh perusahaan
menggunakan akses online untuk melaporkan sesuai dengan ketentuan.
Ida menuturkan berdasarkan Data Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2016 (BPS), tercatat jumlah
perusahaan sebanyak 26 juta. Namun hingga sekarang yang tercatat dalam data Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (WLK) per 28 Agustus 2021 sebesar 359.872. Artinya jumlah perusahaan yang
tercatat masih sangat sedikit.
Menurutnya, pendekatan hukum berupa sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak
melaporkan bukanlah satu-satunya cara yang harus ditempuh. Pemerintah mengedepankan
upaya preventif edukatif dan juga akan memberikan reward atau apresiasi kepada perusahaan
yang sudah mematuhinya.
Pendaftaran perusahaan melalui WLKP online, lanjutnya, selain untuk memperbaharui data
perusahaan pada database Kemnaker, sekaligus memberikan akses kepada perusahaan untuk
dapat menggunakan layanan ketenagakerjaan lainnya yang terintegrasi dalam SISNAKER.
"Di antaranya layanan pembinaan, layanan pasar kerja, layanan pelatihan kerja, dan layanan
pembinaan [Peraturan Perusahaan/PKB, pengupahan, waktu kerja/waktu istirahat, hubungan
kerja, jaminan sosial, dll] untuk mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan
pekerja/buruh," katanya.
Sementara Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan kegiatan sosialisasi ini
bertujuan meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi bagi para pelaku usaha dalam
melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan khususnya kewajiban mengisi
Wajib WLK sebagaimana diatur dalam UU No. 7/1981.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.
209
