Page 235 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021
P. 235

Ringkasan

              Pemerintah  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  terus  meminta  seluruh
              perusahaan di Indonesia agar melaporkan perkembangan keadaan ketenagakerjaannya melalui
              Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  di  Perusahaan  (WLKP)  secara  online  melalui  situs  websitenya.
              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  mengatakan,  langkah  tersebut  dilakukan
              karena  hingga  saat  ini,  jumlah  perusahaan  yang  menyampaikan  WLKP  online  belum  sesuai
              harapan.



              MENAKER MINTA PERUSAHAAN PATUHI WLPK

              Pemerintah  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  terus  meminta  seluruh
              perusahaan di Indonesia agar melaporkan perkembangan keadaan ketenagakerjaannya melalui
              Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  di  Perusahaan  (WLKP)  secara  online  melalui  situs  websitenya.
              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  mengatakan,  langkah  tersebut  dilakukan
              karena  hingga  saat  ini,  jumlah  perusahaan  yang  menyampaikan  WLKP  online  belum  sesuai
              harapan.

              “Mengingat pentingnya data-data ketenagakerjaan tersebut, kami mendorong setiap perusahaan
              untuk dapat melaporkan data-data ketenagakerjaannya,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu
              (4/9).

              Ida  menjelaskan,  bagi  perusahaan  yang  telah  melaporkan  secara  manual,  maka  harus
              menyesuaikannya  secara  online.  Kemnaker  terus  melakukan  upaya  agar  seluruh  perusahaan
              menggunakan akses online untuk melaporkan sesuai dengan ketentuan.

              “Saya  minta  kepada  perusahaan  yang  hadir  hari  ini  setelah  mengikuti  kegiatan  ini,
              perusahaannya sudah didaftarkan secara online,” tuturnya.

              Ida mengungkapkan berdasarkan Data Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2016 (BPS), tercatat
              jumlah perusahaan sebanyak 26 juta. Namun hingga sekarang yang tercatat dalam data Wajib
              Lapor  Ketenagakerjaan  (WLK)  per  28  Agustus  2021  sebesar  359.872.  “Artinya,  jumlah
              perusahaan yang tercatat masih sangat sedikit,” katanya.

              Ida  menilai,  pendekatan  hukum  berupa  sanksi  pidana  terhadap  perusahaan  yang  tidak
              melaporkan  bukanlah  satu-satunya  cara  yang  harus  ditempuh.  “Tetapi  pemerintah
              mengedepankan  upaya  preventif  edukatif  dan  juga  akan  memberikan  reward  atau  apresiasi
              kepada perusahaan yang sudah mematuhinya,” ungkapnya.


              Menurutnya,  pendaftaran  perusahaan  melalui  WLKP  online,  selain  untuk  memperbarui  data
              perusahaan pada database Kemnaker, sekaligus memberikan akses kepada perusahaan untuk
              dapat menggunakan layanan ketenagakerjaan lainnya yang terintegrasi dalam SISNAKER.

              “Di antaranya layanan pembinaan, layanan pasar kerja, layanan pelatihan kerja, dan layanan
              pembinaan  (Peraturan  Perusahaan/PKB,  pengupahan,  waktu  kerja/waktu  istirahat,  hubungan
              kerja, jaminan sosial, dll) untuk mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan
              pekerja/buruh,” ungkapnya.


                                                           234
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240