Page 252 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 SEPTEMBER 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta seluruh perusahaan di Indonesia agar
melaporkan perkembangan keadaan ketenagakerjaannya melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan
di Perusahaan (WLKP) secara online. Pasalnya jumlah perusahaan yang menyampaikan WLKP
masih jauh dari harapan. "Mengingat pentingnya data-data ketenagakerjaan tersebut, kami
mendorong setiap perusahaan untuk dapat melaporkan data-data ketenagakerjaannya," ujar
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/9/2021).

DARI 26 JUTA PERUSAHAN, BARU 359.872 YANG LAPOR DATA KETENAGAKERJAAN

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta seluruh perusahaan di Indonesia agar
melaporkan perkembangan keadaan ketenagakerjaannya melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan
di Perusahaan (WLKP) secara online. Pasalnya jumlah perusahaan yang menyampaikan WLKP
masih jauh dari harapan.

"Mengingat pentingnya data-data ketenagakerjaan tersebut, kami mendorong setiap perusahaan
untuk dapat melaporkan data-data ketenagakerjaannya," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/9/2021).

Ida juga mendorong bagi perusahaan yang telah melaporkan secara manual, maka harus
menyesuaikannya secara online. Hal ini sebagaimana ketentuan yang berlaku perusahaan dapat
melaporkannya melalui situs website http://wajiblapor.kemnaker.go.id.

"Saya minta kepada perusahaan yang hadir hari ini setelah mengikuti kegiatan ini,
perusahaannya sudah didaftarkan secara online," imbuh Ida dalam acara Sosialisasi dan Temu
Teknis Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online secara Hybrid (Daring dan Luring) di kota Semarang,
Jawa Tengah.

Lebih lanjut, kata dia, berdasarkan Data Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2016, tercatat jumlah
perusahaan yang terdaftar sebanyak 26 juta perusahaan. Namun hingga sekarang, yang tercatat
dalam data Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) per 28 Agustus 2021 hanya 359.872
perusahaan.

"Artinya jumlah perusahaan yang tercatat masih sangat sedikit," katanya.

Dia menilai pendekatan hukum berupa sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak
melaporkan bukanlah satu-satunya cara yang harus ditempuh, melainkan ada cara yang lain.
"Tetapi pemerintah mengedepankan upaya preventif, edukatif, dan juga akan memberikan
reward atau apresiasi kepada perusahaan yang sudah mematuhinya," ujar Ida.

Diketahui, selain untuk memperbaharui data perusahaan pada database Kemnaker, WLKP online
juga dapat memberikan akses kepada perusahaan untuk dapat menggunakan layanan
ketenagakerjaan lainnya yang terintegrasi dalam SISNAKER.

"Di antaranya layanan pembinaan, layanan pasar kerja, layanan pelatihan kerja, dan layanan
pembinaan (Peraturan Perusahaan/PKB, pengupahan, waktu kerja/waktu istirahat, hubungan

251