Page 59 - E-KLIPING KETENGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2019
P. 59

"PT Pos ini padat karya, bukan padat modal, sehingga banyak yang kami kerjakan
               manual,"  ujarnya.  "Infrastruktur  kami  masih  banyak  berfokus  untuk  surat  sebagai
               brand. Untuk beralih secara menyeluruh, kan butuh investasi besar."

               Menurut  dia,  perseroan  pun  membutuhkan  waktu  untuk  menyeragamkan
               kemampuan  agen  pos.  Dengan  lebih  dari  tiga  ribu  kantor  cabang  resmi  di
               Indonesia,  ucap  dia,  PT  Pos  Indonesia  harus  bekerja  lebih  efisien  agar  mampu
               beralih  ke  jasa  digital.  "Masalahnya,  sekarang  belum  serempak.  Misalnya  kantor
               pengiriman  siap,  sementara  kantor  tujuan  belum.  Jadi,  kami  harus  menyiapkan
               sumber daya secara menyeluruh dulu," kata Pupung.

               Digitalisasi  bisnis  perusahaan  berlambang  merpati  jingga  itu  sudah  diawali  sejak
               Januari  dua  tahun  lalu.  Direktur  Utama  PT  Pos  Indonesia,  Gilarsi  Wahju  Setijono,
               saat itu menyatakan komitmen bermitra dengan berbagai bisnis rintisan alias start-
               up.

               PT  Pos  pun  menggandeng  perusahaan  dagang  digital,  Blibli,  untuk  memperluas
               jangkauan penjualan. Toko offline Blibli pun ditempatkan di 32 kantor cabang kantor
               pos.  Kedua  pihak  menerapkan  transaksi  semi-online,  memungkinkan  konsumen
               membeli dan membayar barang secara daring lalu mengambilnya secara manual di
               lokasi tertentu.

               PT Pos Indonesia pun mulai mengembangkan bisnis ke ranah non-jasa pengiriman
               surat.  Namun,  merujuk  ke  laporan  keuangan  perseroan  pada  2017,  belum  ada
               segmen baru yang bisa menyumbang pendapatan besar. Kontribusi layanan paket
               dan  surat  masih  mencapai  53  persen,  jauh  di  atas  layanan  jasa  keuangan  yang
               hanya  menyumbang  19  persen  pendapatan,  juga  retail  yang  mentok  di  angka  7
               persen.

               Ketua Umum SPPIKB, Akhmad Komarudin, menyatakan menunggu kelanjutan hasil
               rapat  Serikat  Pekerja  dengan  perwakilan  Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara.
               Berlangsung  hampir  empat  jam  di  lantai  21  gedung  Kementerian,  kemarin,
               pertemuan  itu  dinilainya  berakhir  tanpa  kejelasan.  "Kami  kawal  kelanjutannya.
               Harus ada tata kelola keuangan dan hubungan manusia yang baik, agar kita dapat
               bersaing dengan swasta," ujarnya.

               YOHANES PASKALIS PAE DALE | CAESAR AKBAR




















                                                       Page 58 of 103.
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64