Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2019
P. 24

Title          TANGGAPAN JOKOWI SOAL TUNTUTAN KARYAWAN FREEPORT YANG DI-PHK
               Media Name     tirto.id
               Pub. Date      10 Februari 2019
               Page/URL       https://tirto.id/tanggapan-jokowi-soal-tuntutan-karyawan-freeport-yang -di-phk-dgtb
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative











               Presiden  Joko  Widodo  menyampaikan,  akan  memeriksa  sejumlah  karyawan  PT
               Freeport  Indonesia  (PT  FI)  yang  menginap  di  seberang  Istana  Negara  sepekan
               terakhir untuk memperoleh keadilan atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

               Saat itu, reporter Tirto bertemu Jokowi di acara pernikahan anak dari salah satu Tim
               Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, yakni Abdul Kadir Karding, yang diadakan
               di kawasan Jakarta Selatan.

               Penjagaan  Paspampres  sebenarnya  menolak  wartawan  untuk  mewawancarainya,
               tetapi Jokowi tak masalah.

               "Ya,  silakan  [tanya],"  kata  Jokowi  disela-sela  menyalami  sejumlah  orang  kepada
               reporter Tirto pada Minggu (10/2/2019) malam.

               Saat  dilemparkan  pertanyaan  terkait  permasalahan  ribuan  karyawan  PT  FI  yang
               dipecat secara sepihak.

               "Oh, gitu?" tanya balik Jokowi.

               "Oh, nanti saya cek," balasnya.

               Sekitar 50 mantan karyawan PT FI, hingga saat ini, menginap dengan membangun
               tenda di hadapan Istana Negara, Jakarta Pusat. Mereka telah di sana sejak Senin
               (4/2/2019) lalu.

               Tri Puspital, koordinator umum yang mewakili mereka, menyampaikan akan terus di
               sana hingga suara mereka didengar  oleh Presiden Joko Widodo.  Mereka mewakili
               sekitar 3.340 karyawan yang di-PHK secara sepihak.

               "Kami berharap Pak Jokowi segera memerintahkan jajaran kementriannya, khususnya
               [Kementerian]  Ketenagakerjaan,  karena  di  sini  ada  indikasi  pelanggaran  norma
               ketenagakerjaan, terindikasi melanggar pidana perburuhan," jelas Tri.

               "Kami meminta Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan wewenangnya untuk
               membantu menyelesaikan permasalahan ini, dan memberikan pengawasan," tambah
               dia.




                                                       Page 23 of 106.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29