Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2020
P. 78
"Bisa saja di DKI akan ada penambahan jumlahnya pekerja yang di-PHK dari
perusahaan garmen dan tekstil yang ada di wilayah Pulogadung, Cakung, Cilincing,
hingga Marunda. Apalagi juga ada kabar, di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa
Barat, saat ini sudah ribuan buruh ter-PHK," paparnya.
Dalam upaya mengatasi ini, KSPI menyarankan pemerintah dan juga perusahaan
untuk melakukan beberapa hal. Pertama, saat ini dinilai waktu yang tepat untuk
menurunkan biaya produksi dari perusahaan swasta yang bersangkutan, dengan
meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh. Namun, agar produksi bisa
tetap berjalan, karyawan bisa libur secara bergilir sehingga ada penghematan listrik,
cattering, dan sebagainya.
Selain itu, dengan memberi bantuan secara tunai kepada buruh, pengemudi
transportasi online, dan masyarakat kecil yang lain. Ini seperti yang dilakukan di
Inggris. Di sisi lain, kebijakan ini akan membantu dunia usaha, karena sebagian dari
upah pekerja disubsidi oleh pemerintah.
"Juga Pemerintah perlu mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan dana
cadangan dari bunga deposito dana peserta dan dana JKK untuk membantu para
buruh yang terdampak," imbuhnya.
Selanjutnya, menurut Said dengan menurunkan harga BBM premium bisa membuat
masyarakat menengah ke bawah termasuk para buruh meningkat daya belinya.
Termasuk berkaitan dengan harga gas industri segera diturunkan, agar ongkos
produksi pabrik bisa turun.
Sementara itu, dari tataran industri dan pengusaha, memberikan insentif kepada
industri pariwisata, ritel, dan industri lain yang terdampak, agar mereka bisa
bertahan di tengah-tengah pandemi covid-19.
Misalnya dengan menghapus bunga pinjaman bank bagi pengusaha di sektor
pariwisata atau menghapus pajak pariwisata, memberikan kelonggaran cicilan
hutang untuk menunda selama setahun tidak membayar cicilan.
Selanjutnya, jika masalahnya adalah bahan baku yang tidak tersedia karena negara
pemasok melakukan lockdown karena pandemi korona, pemerintah segera
membuat regulasi berupa kemudahan impor bahan baku (sepanjang bahan baku
tersebut tidak tersedia di Indonesia), khususnya untuk industri padat karya.
Misalnya dengan menerapkan bea masuk impor nol rupiah dan tidak ada beban
biaya apapun kepada barang impor. Karena bisa jadi, dalam situasi sulit ini, industri
akan mencari bahan baku dari negara yang belum terkena korona.
"Pemerintah juga perlu mengendalikan kebijakan fiskal dan moneter agar nilai tukar
rupiah tidak semakin melemah dan indeks saham gabungan tidak anjlok,"
tandasnya. (E-3).
Page 77 of 193.
