Page 258 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021
P. 258

Sebelum masa berkumpul di kantor Gubernur, massa sempat berkumpul di titik kumpul utama
              di  Jalan  Frontage  Sisi  Barat  Ahmad  Yani,  Surabaya.  Ketika  sudah  berkumpul,  massa  aksi
              kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat aksidi Kantor Gubernur.

              "Rekan-rekan buruh tadi kumpul di depan Royal (Plaza Mall) jam 11.00 WIB, menunggu massa
              dari daerah lain. Jam 12.00 WIB ke Gubernuran," ujar Jazuli.

              Jazuli  mengatakan  tujuannya  datang  ke  kantor  Gubernur  adalah  mendesak  Gubernur  Jatim
              Khofifah  Indar  Parawansa  untuk  menetapkan  upah  Minimum  Sektora  Kabupaten  (UMSK)
              Mojokerto tahun 2021, mewujudkan upah layak dan berkeadilan di Jawa Timur.

              Meminta  Gubernur  untuk  metapkan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  Jawa  Timur  tahun  2022
              sebesar Rp. 3,4 juta, Angka Rp. 3,4 juta ini didapat dari data yang disajikan Badan Pusat Statistik
              (BPS) untuk dijadikan parameter pengali kenaikan UMP Jawa Timur tahun 2022.

              "Karena UMP Jatim hari ini, adalah upah minimum terendah nomor 3, kita kalah jauh dengan
              Jakarta NTT, Kalimantan dan lainnya, padahal kalau lihat pertumbuhan ekonomi jatim itu diatas
              rata-rata nasinal tapi sayang UMP Jatim adalah terendah," jelasnya.

              Ia juga menuntur Gubernur Jawa Timur harus mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan
              Transmigrasi Provinsi Jawa Timur khususnya bidang Pengawas Ketenagakerjaan.

              Selain menuntut isu Jawa Timur, para buruh juga menuntut isu nasional diantaranya menolakan
              Omnibus Law (UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja), dengan mendesak Mahkamah Konstitusi
              mengabulkan permohonan Judicial Review yang diajukan FSPMI.

              Menuntut pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam perusahaan tanpa menggunakan
              Omnibus Law (UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja) dan menetap pemberlakuan Upah Minimum
              Sektoral Kab./Kota (UMSK) tahun 2022 di Jawa Timur.
              Sementara itu, perwakilan Pemprov Jatim, Drs Benny Sampirwanto MSi yang menjabat sebagai
              Asisten  II  Pemerintahan  dan  Kesejahteraan  Rakyat  Sekdaprov  Jatim  mengatakan  bahwa
              pihaknya menyampaikan apresiasi dengan kegian demo damai tersebut, karena demo tersebut
              disampaikan dengan damai.

              "Saya sudah menerima aspirasi dari teman-teman kami akan sampaikan ke bu Gubernur, Kami
              akan diskusi baik dengan mas Jazuli dan yang lain, karena tadi ada hal teknis yang disampaikan,
              yang perlu saya cek di lapangan," tutunya di hadapan masa aksi FSPMI Jatim.
              (*).
























                                                           257
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263