Page 281 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2021

KSPI mengklaim aksi hari ini diikuti puluhan ribu buruh di 24 provinsi dan 100 kabupaten kota.
Selain itu, mereka menyebut aksi ini diikuti buruh dari 1000 pabrik.
Selanjutnya, tuntutan kedua yaitu mendesak agar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
(UMSK) tetap diberlakukan. Baik UMSK tahun 2021 maupun 2022.

Ketiga, buruh mendesak agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan. Terakhir, buruh meminta
adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa UU Cipta Kerja. Bila aksi ini tak ditanggapi, kata
Iqbal, buruh siap melakukan aksi susulan.

Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan masih membahas penetapan upah minimum tahun
depan. Dialog sudah dilakukan bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan
Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) di Jakarta pada 21 sampai 22
Oktober.

Meski belum ada pengumuman yang rinci, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial, Kemenaker, Indah Anggoro Putri, telah memberi indikasi adanya kenaikan
upah. Ia menyebut pihaknya memahami bahwa penetapan upah minimum 2022 yang mengalami
kenaikan belum dapat memenuhi ekspektasi sebahagian pihak.

Namun, ia menyebut penetapan upah minimum tersebut harus diapresiasi sebagai langkah maju,
mengingat saat ini masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19. "Hal ini tentunya lebih
baik dibandingkan dengan tahun 2021 lalu yang tidak terdapat kenaikan upah minimum," kata
dia.

Tahun ini, kenaikan memang tidak terjadi pada Upah Minimum Provinsi (UMP). Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE), yang meminta kepala
daerah untuk menetapkan UMP 2021 sama dengan 2020. Tapi, tak semua mengikuti surat
edaran ini.

"Ada 6 provinsi yang menetapkan upah minimum lebih tinggi," kata Ida dalam rapat bersama
Komisi Tenaga Kerja DPR pada Rabu, 25 November 2020. Keenamnya yaitu DKI Jakarta, Jawa
Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu.

280