Page 128 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 128
putusan Mahkamah Konstitusi, yang sama artinya dengan melanggar konstitusi sebagai the
supreme law of the land," jelas Ahmad Zaenudin.
Untuk itu, DPD FSPKEP Jawa Tengah telah menyampaikan surat keberatan sekaligus tuntutan
revisi terhadap keputusan Gubernur Jawa Tengah, dengan nomor surat 010/DPD/FSP-
KEP/JT/XI/2021 tertanggal 20 Desember 2021.
"Berkaitan dengan kebrutalan Gubernur Jawa Tengah tersebut, bahwa saya Ahmad Zainudin
anggota FSPKEP KSPI Kota Semarang bermaksud akan melakukan aksi long march berdaster,
jalan kaki dari Kendal ke Kantor Gubernuran dengan mengenakan daster," ujarnya.
Hal ini menurutnya, untuk mengingatkan kepada Ganjar Pranowo sebagai seorang Gubernur
laki-laki yang mempunyai semboyan "Tuanku ya Rakyat, Gubernur Cuma mandat", harus berani
menegakkan dan patuh pada hukum, sehingga berkenan menindaklanjuti serta mengabulkan
permohonannya, sebagaimana dalam surat keberatan yang telah ia sampaikan.
"Atau setidaknya mengembalikan rekomendasi kepada Bupati/Wali Kota untuk dilakukan
rekomendasi ulang," imbuh Ahmad Zainudin.
Sementara itu, Susilo anggota DPC FSPKEP Kaliwungu, peserta aksi long march diikuti oleh
Sekjen FSPMI Pusat Aulia Hakim, Ketua DPC SPKEP Semarang Sugiyanto, Sudarmaji (Kaliwungu),
Ahmad Nasrodin (Kaliwungu), Suharto (Kaliwungu), dan Setto (SP – PT RPI).
127
