Page 186 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

"Pertemuan diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Kepala Bidang Media FSPPB
Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa saat dihubungi, Kamis, 23 Desember 2021.
Pertemuan berlangsung pada Rabu kemarin atau dua hari setelah serikat menyampaikan surat
pemberitahuan mogok kerja kepada Menteri Ketenegakerjaan Ida Fauziyah. Hakeng menyebut
pertemuan digelar di Kantor Kemnaker di Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, hadir Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial Kemenaker Heru Widianto dan juga Direktur Sumber Daya Manusia
Pertamina M. Erry Sugiharto.

Hakeng mengapresiasi langkah Kemnaker yang langsung merespons surat pemberitahuan
mogok kerja yang mereka kirimkan pada 20 Desember. Akan tetapi, ia menilai pertemuan ini
sebenarnya belum sesuai dengan harapan serikat pekerja.

"Kami belum melihat ada upaya menciptakan pembicaraan yang setara antara manajemen dan
serikat," kata dia.

Padahal, kata dia, serikat selalu mencoba untuk membuka jalur komunikasi dengan manajemen
untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Di sisi lain, Hakeng belum merinci apa saja pembahasan dan kesimpulan yang muncul dalam
pertemuan tersebut. Ia hanya menyebut dalam pertemuan tersebut, ketiga pihak sepakat untuk
melakukan pertemuan kembali dalam waktu dekat.
Sebelumnya, kabar mogok ini disampaikan serikat dalam surat pemberitahuan mereka tertanggal
17 Desember. Surat ini ditujukan kepada Ida dan juga Direktur Utama Pertamina Nicke
Widyawati. Lewat surat ini, serikat menyampaikan kalau mereka berencana mogok kerja selama
10 hari, dari 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022.
Ada lima alasan dan sebab mereka melakukan mogok kerja yaitu:

Tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pertamina,
antara pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB

Pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB gagal melalukan perundingan

Tidak adanya itikad baik dari direktur utama untuk membangun industrial peace atau hubungan
kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan

Tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh FSPPB

Diabaikannya tuntutan kepada Menteri BUMN untuk mengganti pimpinan atau Direktur Utama
Pertamina dengan yang lebih baik.

Setelah surat ini mencuat, sempat beredar informasi kalau mogok kerja dilakukan karena
manajemen Pertamina berencana memotong gaji para karyawan. Saat ditanya mengenai
kebenaran kabar tersebut, Hakeng menyebut pihaknya tak pernah mengeluarkan komentar
mengenai hal tersebut.

"Itu masih bagian dari internal kami (pekerja dan manajemen," kata dia. Menurut Hakeng,
masalah di balik mogok kerja ini tetap seperti yang tertuang dalam surat pemberitahuan
tertanggal 17 Desember, yaitu adanya disharmonisasi hubungan industrial di tubuh perusahaan
minyak negara ini.

185