Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 228
neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) Kemudian dari situ
yang merumahkan ada sekitar 987 perusahaan dan berdampak kepada 80 ribuan pekerja dan
juga sampai ada yang terburuk yaitu PHK. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini sudah kami
pertimbangkan secara matang dan oleh karena itu yang baru saja ditandatangani pada hari ini
mudah-mudahan bisa diterima oleh berbagai pihak
Ringkasan
Ketua SPSI Kota Tasikmalaya, Yuhendra Effendi, sangat menyayangkan Upah Minimum Kota,
UMK 2021 Kota Tasikmalaya tidak naik. Pemerintah menetapkan UMK Kota Tasikmalaya tahun
2021 tetap yakni Rp 2,264 juta. Seperti diketahui, sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021. Keputusan itu ditetapkan melalui
Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-778/Yanbangsos/ 2020 Mengenai
Upah Minimum Kabupaten Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang ditandatangani,
Sabtu (21/11).
UMK KOTA TASIKMALAYA DIPUTUSKAN TIDAK NAIK, BURUH SANGAT KESAL, INI
ALASANNYA
Ketua SPSI Kota Tasikmalaya, Yuhendra Effendi, sangat menyayangkan Upah Minimum Kota,
UMK 2021 Kota Tasikmalaya tidak naik.
Pemerintah menetapkan UMK Kota Tasikmalaya tahun 2021 tetap yakni Rp 2,264 juta.
Seperti diketahui, sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2021. Keputusan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur
Jawa Barat Nomor 561/Kep-778/Yanbangsos/ 2020 Mengenai Upah Minimum Kabupaten Kota di
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang ditandatangani, Sabtu (21/11).
Padahal SPSI Kota Tasikmalaya hanya meminta kenaikan 4,7 persen jadi Rp 2.369 juta.
"Permintaan kenaikan yang kami ajukan tidak banyak, hanya 4,7 persen, sesuai perhitungan
yang rasional. Tapi ternyata tetap tidak naik," kata Yuhendra, Minggu (22/11/2020).
Tidak adanya kenaikan UMK Kota Tasikmalaya, kata Yuhendra, tentu saja disayangkan para
buruh Kota Tasikmalaya.
"Kami keberatan. Apalagi penetapan UMK itu harus berpatokan pada PP nomor 78, di mana
penentuan UMK harus berdasarkan survei KHL," ujar Yuhendra.
Namun yang terjadi di Kota Tasikmalaya, lanjutnya, justru hanya mengakomodasi keinginan
Apindo, yakni dengan mengikuti Surat Edaran menteri yang membolehkan tak ada kenaikan.
"Kami tetap tidak sepakat dan tidak setuju. Kami masih berupaya melakukan lobi-lobi ke pihak
terkait," kata Yuhendra.
Pihak SPSI Kota Tasikmalaya juga minta teman-teman di provinsi melobi Gubernur Jabar, karena
keputusan akhir ada di tangan gubernur.
"Saat ini kami masih menunggu hasil lobi-lobi. Kalau sudah ada, baru kami menentukan pangkah
selanjutnya," ujar Yuhendra.
227
