Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2020
P. 255

Judul              Legislator Ingatkan Pembaruan MoU Pekerja Migran Indonesia di
                                    Malaysia
                 Nama Media         nusantaratv.com
                 Newstrend          Pembaruan MoU Rekrutmen dan Penempatan PMI
                 Halaman/URL        https://www.nusantaratv.com/nasional/fokus/legislator-ingatkan-
                                    pembaruan-mou-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia
                 Jurnalis           redaksi
                 Tanggal            2020-07-08 11:40:00
                 Ukuran             0
                 Warna              Warna
                 AD Value           Rp 7.500.000
                 News Value         Rp 22.500.000
                 Kategori           Ditjen Binapenta

                 Layanan            Korporasi
                 Sentimen           Positif



              Ringkasan

              Jakarta,  - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan, pembaruan perjanjian atau
              Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik
              yang habis masa berlakunya (expired) sejak 2016, menjadi kebutuhan nyata Pekerja Migran
              Indonesia (PMI) di Malaysia.



              LEGISLATOR INGATKAN PEMBARUAN MOU PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI
              MALAYSIA

              Jakarta,  - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan, pembaruan perjanjian atau
              Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik
              yang habis masa berlakunya (expired) sejak 2016, menjadi kebutuhan nyata Pekerja Migran
              Indonesia (PMI) di Malaysia.


              Hal itu disampaikan Christina saat Rapat Dengar Pendapat Umum antara Panitia Kerja (Panja)
              Pelindungan WNI dan Kinerja Perwakilan RI di Luar Negeri terkait pandemi global virus corona
              (COVID-19), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

              Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini mengatakan, meskipun  leading negotiator  hal ini adalah
              Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi mengingat  natur bilateral  kesepakatan dan diplomasi
              perlindungan  WNI  (warga  negara  Indonesia)  sebagai  salah  satu  prioritas  politik  luar  negeri
              Indonesia, maka Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memiliki kepentingan langsung atas MoU
              ini.

              Sebaliknya, konsekuensi ketiadaan MoU akan menjadikan posisi tawar pekerja migran domestik
              kita menjadi sangat lemah. Christina menilai, tidak adanya jaminan menyangkut gaji, jam kerja,
              asuransi  kesehatan  dan    framework    perlindungan  sebagai  payung  hukum  tentu  sangat
              merugikan kepentingan Indonesia..




                                                           254
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260