Page 134 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Agustus 2019
P. 134
Title RP 10 TRILIUN UNTUK KARTU PRA-KERJA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 16 Agustus 2019
Page/URL https://nasional.republika.co.id/berita/pwc03f458/rp-10-triliun-untuk- kartu-prakerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Mulai tahun 2020, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebut akan
menunaikan janji-janji politiknya, termasuk program Kartu Pra-Kerja. Janji tersebut
bakal ditunaikan melalui penyediaan alokasi anggaran sebesar Rp 10 triliun.
Hal itu termuat dalam dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja (RAPBN) 2020. Program Kartu Pra-Kerja diimplementasikan melalui
pelatihan keterampilan bagi mereka yang belum bekerja atau yang akan berganti
pekerjaan. Di antara sasarannya ialah mereka yang menjadi korban pemutusan
hubungan kerja (PHK) dari perusahaan semula.
"Tujuan dasarnya untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja di tengah
lingkungan kerja yang makin fleksibel," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Hanif Dhakiri dalam jumpa pers RAPBN 2020 di Jakarta, Jumat (16/8).
Ia menegaskan, program perlindungan kerja ini tak berarti memberikan gaji kepada
mereka yang belum bekerja.
Pemerintah hanya sebatas menyediakan pelatihan-pelatihan dalam rangka
memperbaiki kecakapan kerja--upskilling, reskilling, maupun skilling--bagi mereka
yang baru lulus dari sekolah atau perguruan tinggi.
"Jangan keliru. Ini adalah insentif untuk pelatihan dalam waktu terbatas. Bukan
seperti memberikan gaji. Sama sekali bukan itu," ujar Menaker.
Dua Juta Penerima
Dia mengatakan, Kartu Pra-Kerja pada tahun depan akan diberikan kepada
sebanyak dua juta orang. Sebanyak 1,5 juta di antaranya ditargetkan mendapatkan
pelatihan dengan metode e-learning ataupun tatap muka. Peserta dapat memilih
jenis pelatihan yang tersedia lewat platform digital yang ditunjuk pemerintah.
Sementara itu, 500 ribu orang sisanya akan mendapatkan pelatihan sekaligus
sertifikasi langsung di lembaga pelatihan kerja (LPK) milik pemerintah ataupun
swasta. Pelatihan dan sertifikasi demikian dilakukan secara tatap muka.
Bagaimanapun, Hanif mengakui program tersebut hingga saat ini masih dalam
tahap pematangan. Kemnaker akan membahas lebih detail mengenai Kartu Pra-
Kerja dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Ini supaya hasil yang
Page 133 of 171.
