Page 155 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Agustus 2019
P. 155
"(Tahun ini?) Enggak, ini baru wacana. Saya lagi minta BPJS dikaji dulu. (Yang
bayar) Belum, masih wacana, silahkan publik mendiskusikan itu apakah dipungut
kedua belah pihak, besarnya berapa dan segala macam. Ya makanya dikaji dulu
sehingga realistik, dipenuhi semua pihak," tandas Menaker.
Menaker Hanif Wacanakan Dua Program Jaminan Sosial Baru Bagi Pekerja
Untuk mengantisipasi perubahan pasar kerja yang semakin dinamis dan fleksibel,
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri melontarkan wacana agar jaminan sosial
yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan ditambah lagi dua program.
Kedua program itu yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan
Pelatihan dan Sertifikasi (JPS). Dua program itu bisa menjadi instrumen negara
untuk melindungi warganya terutama di tengah disrupsi ekonomi yang membuat
pasar tenaga kerja menjadi sangat dinamis.
"Ini sekedar wacana untuk antisipasi lebih baik dalam memberikan perlindungan
dari sisi tenaga kerja yakni korban PHK. Korban-korban PHK juga harus dilindungi
negara. JKP ini semacam unemployment benefit," kata Menaker Hanif Dhakiri saat
menjadi pembicara panel II, Seminar Nasional dengan tema "Kebijakan Sektor
Tenaga Kerja untuk mendukung Transformasi Ekonomi" dalam rangka 53 Tahun
Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Jum'at (9/8/2019).
Sedangkan program JPS, kata Hanif yakni berupa jaminan sosial yang diberikan
agar warga memiliki kesempatan menjalani pelatihan baik skilling, upskilling
maupun resklling dan diakhiri dengan sertifikasi profesi.
"Bagi korban PHK harus dibantu dalam kurun waktu tertentu, agar mereka punya
kesempatan beradaptasi dan memperbaiki skillnya untuk mencari pekerjaan yang
baru," katanya
Menaker Hanif meyakini melalui dua program jaminan sosial itu, maka orang bisa
mengalami longlife learning dan longlife employbility.
"Mereka (korban PHK) bisa terus belajar, mereka bisa memperbaiki dan meng-
upgrade skillnya dan bisa bekerja secara terus menerus, " katanya.
Lebih Fleksibel
Menaker menambahkan wacana penambahan dua program jamsos itu juga belum
dibicarakan dengan Presiden. Menaker ingin hal ini agar bisa menjadi diskusi publik
baik di kalangan serikat pekerja dan dunia usaha. "Jika nanti hasil diskusi publik
ternyata tidak setuju, ya tidak apa-apa, " katanya.
Bagi Menaker Hanif, program JKP itu penting untuk memberikan perlindungan
terhadap para pekerja yang kehilangan pekerjaan sekaligus melindungi mereka agar
Page 154 of 171.
