Page 76 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Agustus 2019
P. 76

palu. Begitu pula saat penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2016 soal
               Pemagangan.

               "Tiba-tiba diketok palu, apakah itu yang disebut sudah disosialisasikan. Jadi kerap
               ada draft di pemerintah dan menjelang ketok palu baru mereka mengundang serikat
               buruh seolah sudah sosialisasi," kata Nining. "Tidak mungkin mereka melakukan itu
               tanpa dibahas di divisi hukum dan lainnya. Pasti ada pasal mana yang sudah
               dibahas tapi disembunyikan saat serikat buruh bertanya."

               Padahal, Nining mengatakan kaum buruh hanya ingin pemerintah melibatkan
               mereka sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam Revisi Undang-undag
               Ketenagakerjaan tersebut. Apalagi, rencana revisi beleid ini sejatinya sudah masuk
               ke babak ketiga.

               "Jadi kalau dibilang hoaks, yang hoaks itu menteri. Kenapa kemarin yang memulai
               isu kan pemerintah, bukan serikat buruh. Ini sudah babak ketiga mau merevisi UU
               ketenagakerjaan, walau memang beleid itu merugikan kaum buruh," tutur dia.

               Karena itu, Nining menyatakan buruh tetap menolak Revisi Undang-undang
               Ketenagakerjaan versi pengusaha dan pemerintah. Ia pun mendorong pemerintah
               lebih transparan dalam menyusun perubahan beleid tersebut. Di samping, kelompok
               buruh juga tengah mengkaji usulan soal revisi beleid tersebut.

               Dalam pernyataannya kepada Tempo, pada 10 Juli 2019, Hanif pernah menjelaskan
               perlunya pemerintah merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003 soal Ketenagakerjaan.

               Menurut Hanif, revisi tersebut adalah kebutuhan bersama agar Indonesia bisa gesit
               merespons dinamika pasar kerja dengan membangun ekosistem ketenagakerjaan
               yang lebih baik. "Tujuan utamanya ya untuk melindungi pekerja dalam dunia yang
               berubah cepat," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tempo, Rabu, 10 Juli 2019.

               Di samping itu, perubahan UU Ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk dapat
               mengurangi pengangguran, serta memastikan agar masyarakat yang telah bekerja
               bisa tetap bekerja. Sementara untuk yang belum bekerja, diharapkan bisa bekerja
               dengan baik melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas.
























                                                       Page 75 of 171.
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81