Page 14 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

hasil pertemuan itu. Menurutnya, penetapan UMP masih menunggu dikeluarkannya Surat
Keputasan (SK) Gubernur. "Kita tunggu besok (hari ini, Red), karena baru hari ini (kemarin, Red)
kari beliau bertemu bupati-wali kota," ujarnya.

SANGAT MUNGKIN MENYALIP PROVINSI LAIN

Gubernur DIY Hamengku Buwono X baru akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 pada hari ini (19/11). Gubernur telah
menggelar pertemuan dengan seluruh bupati/walikota di DIY kemarin (18/11)

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Arya Nugrahadi enggan
membeberkan hasil pertemuan itu. Menurutnya, penetapan UMP masih menunggu
dikeluarkannya Surat Keputasan (SK) Gubernur. "Kita tunggu besok (hari ini, Red), karena baru
hari ini (kemarin, Red) kan beliau bertemu bupati-wali kota," ujarnya.

Sementara itu, Sekprov DIY Kadarmanta Baskara Aji menambahkan, meski telah bertemu
dengan seluruh bupati dan wali kota, gubernur masih membutuhkan waktu untuk merumuskan
UMP maupun UMK di DIY. Terkait besaran UMK, Aji memastikan nilainya tidak akan terlalu jauh
dari yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Gubernur masih melakukan penghitungan dari usulan tadi. Bisa dibulatkan atau bagaimana.
Tapi (besarannya), tidak terlalu jauh dari yang diusulkan kabupaten/kota" terang mantan kepala
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga (Disdikpora) DIY ini.

Pejabat eselon 1 di Pemporv DIY itu meyakini angka UMP daerah berstatus Istimewa di atas
provinsi lain. Optimisme itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi DIY pada 2021 yang
mencapai 4,6 persen, sedangkan tingkat inflasinya 1,5 persen.
"Kalau sekarang sangat mungkin (DIY) menyalip provinsi lain, karena pertumbuhan ekonominya
tergantung pada kinerja ekonomi di masing-masing provinsi," kata Aji.

Batas waktu penetapan UMP selambat-lambatnya 21 November 2021. Adapun tenggat
penetapan terakhir pada 30 November 2021.

Terpisah, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) juga masih enggan menyampaikan usulan
hasil rekomendasi kenaikan UMK Jogja. Pada dasarnya, laporan berupa rekomendasi itu sudah
diserahkan kepada gubernur DIY kemarin (18/11).

HP mengatakan, rapat penetapan UMP dan kabupaten/ kota yang dihadiri di Kepatihan kemarin
baru sebatas rapat laporan menerima masukan-masukan. "Tadi baru rapat laporan menerima
masukan-masukan. Mungkin besok (hari ini, Red) baru diumumkan, karena ini kesepakatan kita
semua dan itu kewenangan Pak Gubemur untuk menyampaikan," katanya saat ditemui di ruang
kerjanya.

Pada dasarnya pemkot sudah menyampaikan dan menyerahkan laporan rekomendasi atas
kenaikan UMK kepada gubernur.

"Bahwa kami bersama Dewan Pengupahan sudah mengajukan usulan. Nanti Pak Gubernur yang
mempertimbangkan seperti apa," ujarnya.
Menurutnya, naik dan turunnya UMK ditentukan oleh kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Kedua juga menyangkut dengan kondisi pekerja dari kebutuhan kalorinya, termasuk rata-rata
jumlah anggota keluarga dan sebagainya.

13