Page 384 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 384
Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri dalam pernyataannya hari Kamis
(18/11/2021).
"Upah Minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi
pekerja /buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan,"
kata Dirjen Putri Di Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Adapun bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku
dengan menggunakan struktur dan skala upah.
Putri menegaskan, jika ada perusahaan yang memberikan upah di bawah UM kepada pekerja
dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka dapat dikenakan sanksi.
Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan yaitu pidana kurungan penjara maksimal 4 tahun.
Selain sanksi pidana, perusahaan juga terancam denda sekurang-kurangnya Rp100 juta dan
setinggi-tingginya adalah Rp400 juta.
"Kalau ada pekerja di atas 1 tahun ternyata upah nya di bawah UM, segera dilaporkan ke kami,
dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau ke Disnaker yang ada di kabupaten/kota
wilayah kerja," ucapnya.
Ia menyatakan bahwa pihaknya intensif berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk memastikan agar pekerja
dengan masa kerja di atas 1 tahun memperoleh upah sesuai struktur dan skala upah.
Namun demikian, ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar aktif melaporkan kepada
pihaknya jika menemukan perusahaan yang membayar upah tidak sesuai dengan aturan yang
berlaku.
"Terus juga ada serikat pekerja /serikat buruh di setiap perusahaan dapat melaporkan jika masih
terjadi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, tapi ternyata mendapatkan upah nya UM
atau bahkan di bawah UM," ucapnya.
383
