Page 17 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 agustus 2019
P. 17
Dia pun menjelaskan, pemangkasan gaji yang dimaksudkan adalah dari insentif
kesejahteraan karyawan.
Walaupun demikian, Djoko belum bisa memastikan berapa besar peran dari
pemotongan gaji tersebut terhadap keseluruhan nilai pembayaran ganti rugi.
Dia juga tidak bisa memastikan apakah dengan cara tersebut cukup untuk
memenuhi kebutuhan biaya ganti rugi.
"Bukan cukup tapi karena dampak dari kejadian itu," ujar dia.
Dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Plt Direktur Utama PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) Sripeni Inten Cahyani meminta izin kepada komisi VII DPR.
Izin itu dikemukakan lantaran PLN membutuhkan waktu untuk melakukan
investigasi lebih lanjut mengenai penyebab pemadaman massal tersebut.
Pihak PLN pun secara berkala bakal melaporkan hasil investigasi kepada komisi VII
DPR.
"Kami sampaikan kepada Komisi VII, kami mohon waktu untuk dilakukan langkah
asesmen atau investigasi," ujar Sripeni.
PLN dan DPR sepakat untuk melaporkan hasil investigasi secara berkala kepada
Komisi VII.
Hasil investigasi tersebut, ujar Sripeni bakal ditindaklanjuti agar kejadian blackout
tidak lagi berulang.
Saat ini, PLN tengah membentuk tim investigasi yang terdiri dari internal PLN dan
tim ahli dari luar PLN .
Gaji Direksi juga Dipangkas Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Rahardjo
Abumanan mengatakan, perseroan harus melakukan efisiensi untuk bisa
membayarkan ganti rugi kepada pelanggan.
Salah satunya dengan memangkas gaji karyawan. Pasalnya, dengan besaran nilai
ganti rugi tersebut, keuangan PLN berpotensi negatif.
"Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai dikurangi," ujar Djoko di Jakarta, Selasa
(6/8/2019).
Tak hanya pegawai, jajaran direksi pun bakal terdampak pemotongan gaji.
"Kalau kaya gini nih, kemungkinan kena semua pegawai," ujar dia.
Page 16 of 49.
