Page 38 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 agustus 2019

Title BPJS KETENAGAKERJAAN GANDENG DJKN TAGIH TUNGGAKAN PREMI PERUSAHAAN
Media Name rri.co.id
Pub. Date 08 Agustus 2019
http://rri.co.id/post/berita/705058/ekonomi/bpjs_ketenagakerjaan_gande
Page/URL
ng_djkn_tagih_tunggakan_premi_perusahaan.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

KBRN, Mataram : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
menggandeng Direktorat Jendral Kekayaan Negra (DJKN) untuk menagih tunggakan
premi perusahaan diwilayah Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
senilai 25 miliyar rupiah lebih. Piutang senilai 25 miliyar rupiah itu terhitung sejak
tiga tahun terakhir ini.

Direktorat Jendral Kekayaan Negara bersama BPJS Ketenagakerjaan, saat ini tengah
merumuskan mekanisme penagihan piutang berupa premi peserta BPJS
ketenagakerjaan tersebut. Perumusan itu dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja
(Raker) monitoring evaluasi (Monev) penanganan piutang antara Kantor Wilayah
DJKN Bali Nusa Tenggara dan Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusra dan
Papua disalah satu hotel berbintang di kawasan wisata senggigi Lombok Barat, pada
kamis (8/8/2019).

Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali Nusra, Ngakan Putu Tagel di Lombok Barat
mengtakan, DJKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan Pendapatan Negara
Bukan Pajak-PNBP sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pihaknya juga melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang-KPKNL
untuk menyelesaikan tunggakan premi BPJS Ketenagakerjaan yang terdapat pada
ratusan perusahaan diwilayah Bali Nusa Tenggara.

"Ini salah satu upaya kami untuk bisa mewujudkan target PNBP melalui jaminan
sosial ini. Kami evaluasi apa saja yang sudah kita lakukan dn sejauh mana
progresnya,"ujarnya.

Menurut Ngakan, Negara harus tegas kepada persuahaan untuk memenuhi
kewajibannya membayar premi jaminan sosial karyawannya.

"Ya kita harus tegas in untuk menagih itu semua, kita rumuskan bersama BPJS
Ketenagakerjaan selama 3 hari ini disini. Mudahan upaya-upaya itu nanti akan
membuahkan hasil karena jika premi ini juga terealisasi, masyartakat atau karyawan
juga yang diuntungkan,"jelasnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagarakerjaan wilayah Bal Nusra
dan Papua, M. Yamin Pahlevi menyebutkan, pelibatan DJKN dalam proses
penagihan piutang tersebut untuk memastikan dana sosial yang disetorkan

Page 37 of 49.