Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MEI 2019
P. 116
Title MASIH ADA PEMDA YANG BELUM ANGGARKAN THR PNS
Media Name detik.com
Pub. Date 15 Mei 2019
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4550566/masih-ada-pe mda-yang-
Page/URL
belum-anggarkan-thr-pns
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Setiap daerah telah diminta agar menganggarkan dana APBD untuk pencairan tunjangan
hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu telah diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018, mengenai pedoman penyusunan
APBD tahun 2019.
Meski begitu, beberapa daerah disebut belum menganggarkannya. Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) menyatakan masih mendata daerah-daerah tersebut.
"Ada daerah yang belum siap artinya meskipun sudah diatur di Permendagri 38 tahun 2018
sebagai pedoman APBD 2019," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi
Prabowo di Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Soal Aturan THR Direvisi, Sri Mulyani: 1-2 Hari Selesai
Dia mengatakan, kondisi itu bisa disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran yang
dimiliki oleh daerah.
"Namun mungkin karena keterbatasan dana yang ada di daerah itu belum teranggarkan
karena pada saat menyusun APBD itu juga Dana Alokasi Umum maupun dana transfer itu
belum diterima secara konkret," katanya.
"Artinya daerah masih melihat alokasi pembebanan tahun yang lalu. Nah padahal
kebutuhannya juga banyak kita pahami dan untuk menyatakan meningkat ini juga dia tidak
berani DAU sekarang terima 10 padahal realisasi 15 karena APDB, APBN berjalan
bersamaan sehingga setelah ia memperolah alokasi tempat inilah dia tetap bayarkan hanya
prosesnya harus melaporkan ke DPRD," sambung dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin
mengatakan bagi daerah yang belum atau telah menganggarkan namun kebutuhan
dananya tak mencukupi, maka dapat melakukan perubahan APBD saat itu juga.
Sebab, kata dia, pencairan THR dan gaji ke-13 menjadi salah satu kebutuhan yang
mendesak.
"Mengantisipasi atau dalam hal daerah, seandainya belum menganggarkan, atau telah
anggarkan tapi tidak cukup untuk bayar gaji dan THR ini, maka Pemda sesuai dengan
perundang-undangan, karena ini sifatnya kebutuhan mendesak maka penyediaannya dapat
melalui perubahan penjabaran APBD, tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2019,"
jelasnya. (fdl/zlf)
Page 115 of 130.
