Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MEI 2019
P. 79
Pasalnya, payung hukum yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu
mensyaratkan peraturan daerah (perda) untuk pencairan THR bagi PNS di daerah.
Permintaan Tjahjo dituangkan dalam surat bernomor 188.31/3746/SJ mengenai
revisi Peraturan (PP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan.
Selain itu, dalam rangka merevisi PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan.
Menurut Tjahjo dalam surat yang dikutip CNNIndonesia.com , pemberian THR bagi
PNS di daerah sejatinya tidak perlu menunggu penerbitan perda. Pasalnya,
pembentukan perda menghabiskan waktu yang tidak singkat.
Hal tersebut, katanya, dikhawatirkan akan membuat pencairan THR bagi PNS di
daerah menjadi tidak tepat waktu. Padahal, Presiden Jokowi ingin pemberian bonus
kepada para abdi negara bisa dilakukan serentak pada 24 Mei mendatang.
"Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atau revisi terhadap
Pasal 10 ayat (2) di kedua PP tersebut," ungkap Tjahjo dalam suratnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menambahkan surat
tersebut dipastikan sudah diterima oleh kedua menteri. Menurutnya, kedua
kementerian sudah menerima usulan revisi tersebut. Meski, proses revisi akan
kembali menjadi wewenang kedua kementerian selaku penyusun rancangan kedua
PP.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk pencairan THR bagi PNS di daerah yang semula
mensyaratkan perda akan diganti dengan aturan turunan berupa Peraturan Kepala
Daerah (Perkada). Misalnya, Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Bupati
(Perbup).
"Jadi justru surat revisi itu untuk percepatan (pencairan THR). Tinggal proses PP di
Kementerian Keuangan," katanya kepada CNNIndonesia.com .
(uli/lav).
Page 78 of 130.
