Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MEI 2019
P. 89

Title          KEMENDAGRI JAMIN THR ASN DAERAH DIBAYAR TEPAT WAKTU
               Media Name     viva.co.id
               Pub. Date      15 Mei 2019
                              https://www.viva.co.id/berita/nasional/1149044-kemendagri-jamin-thr-as n-daerah-
               Page/URL
                              dibayar-tepat-waktu
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive


























               Kementerian Dalam Negeri menjamin tunjangan hari raya untuk Aparatur Sipil
               Negara (ASN) di daerah terbayar tepat waktu. Hal ini sesuai instruksi Presiden
               bahwa pada 24 Mei 2019 atau 10 hari sebelum Idul Fitri, THR itu sudah
               terealisasikan.

               "Dan petunjuk teknis nanti juga akan diterbitkan Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah,"
               kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo, di kantornya di Medan Merdeka
               Utara, Jakarta, Rabu 15 Mei 2019.

               Dengan demikian, dia membantah anggapan bahwa hak-hak ASN di daerah itu akan
               molor. Surat edaran berisi petunjuk teknis atau Juknis itu diedarkan pada hari ini.

               "Jadi ini hukumnya wajib, bukan menunda-nunda, dan ini menjadi pedoman kita
               bersama. Kita harapkan semua daerah merealisasikan sebelum lebaran, dan ini dari
               beberapa daerah sudah menyatakan kesiapan," ujarnya.

               Hadi juga menegaskan akan ada sanksi kepada kepala daerah jika pembayaran THR
               itu molor. Dia berharap dengan adanya Juknis yang terbit hari ini, daerah tidak
               kesulitan mencairkan THR.

               "Sesuai PP 12 tahun 2017, itu ada beberapa tahapan (sanksi), baik dimulai dari
               teguran pertama, teguran kedua dan sebagainya," kata Hadi.

               Edaran pemerintah terkait THR dan gaji ke-13 ini didasarkan pada Peraturan
               Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 dan Nomor 36 Tahun 2019. Dengan adanya
               aturan ini, daerah seyogyanya sudah menganggarkan hal tersebut.




                                                       Page 88 of 130.
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94