Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MEI 2019

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengungkapkan Kementerian PAN-
RB telah mengajukan surat kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum
dan HAM agar melakukan perbaikan revisi khusus untuk bunyi frasa pada pasal 10
ayat (2) di kedua PP sebagaimana dimaksud.

(Baca Juga: Kemendagri Tindak Lanjuti Edaran KPK Terkait Pencegahan Gratifikasi
Hari Raya)

Poin itu lah yang sebelumnya dinilai memicu keresahan pegawai negeri di daerah
karena khawatir pembayaran THR tidak bisa tepat waktu.

"Ini sudah jelas ada ketentuan yang telah diterbitkan baik itu PP 35 dan 36, dan
semuanya akan terbayar tepat pada waktunya. Sehingga apa yang diinstruksikan
Bapak Presiden 24 Mei, yaitu 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri semua akan dapat
direalisasikan," kata Hadi dalam konferensi persnya di kantor Kemendagri, Jakarta
Pusat, Rabu (15/5/2019).

(Baca Juga: Jika Pejabat Negara Tidak Bisa Menolak Gratifikasi, Ini Solusi KPK)

Hadi menyatakan, nantinya Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah
Kemendagri akan menerbitkan petunjuk teknis terkait pencairan THR bagi PNS
daerah.

"Sehingga ada pemberitaan kemarin yang menyatakan THR akan molor ini sudah
jelas. Dan petunjuk teknis nanti juga akan diterbitkan Dirjen Bina Keuangan Daerah.
Karena memang daerah ini lah yang terbebankan pada APBD," jelasnya.

Ia menambahkan, pencairan THR maupun gaji ke-13 PNS akan tepat waktu. Di
mana waktu pencairan THR ialah 24 Mei 2019 dan untuk gaji ke-13 pada Juni 2019

"Sehingga dengan demikian hari ini akan diterbitkan surat edaran untuk dapat
direalisasikan dengan didasarkan atas Peraturan Kepala Daerah. Itu yang lebih
khusus sehingga tidak ada lagi permasalahan baik itu menyangkut pembayaran THR
maupun pemberian gaji ke 13 yang akan direalisasikan Juni 2019," tuturnya.

"Ini menyangkut pembayaran THR maupun pemberian gaji ke 13 yang akan
direalisasikan Juni 2019," tambah Hadi.

(kha)

Page 96 of 130.