Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2020
P. 175
Kendati demikian, ia mengakui Omnibus Law berupaya membangkitkan ekonomi
masyarakat. Namun sayangnya, dari kacamata mereka, Omnibus Law
mempermudah investor Asing masuk ke Indonesia yang justru akan menjadikan
rakyat kecil sebagai budak pekerja.
"Cita-cita Jokowi meningkatkan SDM itu tidak ada, tapi membiarkan rakyat bekerja
dengan Asing, sebagai budak," ungkapnya.
Memanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi didampingi Wakil Ketua DPRD
Sumbar, Irsyad Syafar menemui ratusan mahasiswa itu. Melewati kawat berduri dia
naik ke atas mobil sebagai panggung yang digunakan mahasiswa berorasi.
Supardi menegaskan, pihaknya di DPRD Sumbar tidak memiliki wewenang untuk
membatalkan RUU Omnibus Law. Pasalnya, RUU tersebut merupakan wewenanga
DPR RI. Namun, ia menjamin bahwa aspirasi mahasiswa tersebut segera akan
disampaikan ke DPR RI.
"Kami tidak memiliki wewenang untuk itu. Tapi, percayalah aspirasinya, akan kita
sampaikan ini ke DPR RI," tegasnya di hadapan ratusan mahasiswa tersebut.
Dari pantauan i lapangan, aksi berlangsung sekitar 1,5 jam. Sebelum berakhir,
Supardi juga menandatangani surat dukungan pembatalan RUU Omnibus Law.
Kemudian ratusan mahasiswa, dan personel kepolisian kembali ke tempat masing-
masing dengan tertib..
Page 174 of 175.
