Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021
P. 114
Sekadar informasi, pemerintah menyiapkan anggaran belanja negara senilai Rp2.750 triliun
tahun ini. Dengan alokasi senilai Rp260,1 triliun untuk perlindungan sosial dengan sasaran
masyarakat bawah yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Penyaluran subsidi THR kepada dunia usaha, sambungnya, dinilai penting bagi upaya pemulihan
ekonomi mengingat hari raya Idulfitri sebagai momentum besar. Dengan kata lain, pembayaran
THR di luar periode tersebut dinilai tidak akan memberikan dampak yang lebih signifikan.
"Jika dibayarkan di luar momen lebaran, kualitas spending -nya tidak akan sama," kata Fithra.
Di samping itu, penyiapan subsidi THR dinilai tidak akan berlangsung rumit karena data
mengenai sektor yang terdampak dikatakan sudah tersedia. Dengan demikian, pemerintah
disebut bisa membuat kebijakan umum, misalnya, dengan menanggung 25 persen dari
kewajiban pembayaran THR.
Harapannya, lanjut Fithra, pembayaran THR tidak mengalami hambatan selama 2 tahun
berturut-turut THR. Pemerintah tidak hanya bisa meminta perusahaan menyiapkan skema
pembayaran, tetapi juga memberikan subsidi.
Tahun lalu, realiasi pembayaran THR tercatat bermasalah. Berdasarkan data Posko pengaduan
THR Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 336 perusahaan diadukan oleh 453
pengaduan yang berasal dari pekerja/buruh pada 2020. Perusahaan-perusahaan tersebut
dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran pembayaran THR.
Lebih terperinci, dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut, sebanyak 146 pengaduan akibat
THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat
bayar, dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan THR diatur dalam Permenaker
No.6/2016 tentang THR keagamaan. Dalam beleid tersebut, THR didefinisikan sebagai nonupah
yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan.
113
