Page 20 - Resume Berita Ketenagakerjaan 12 November 2020
P. 20

belakangan ini terus membaik. Sampai pertengahan November ini,

                         jumlah negara yang sudah membuka akses untuk pengiriman TKI

                         kembali  bertambah.  Tercatat  ada  sembilan  negara  lagi  yang


                         membuka  aksesnya.  Dengan  begitu,  total  sudah  ada  23  negara

                         yang bisa menerima kembali TKI saat ini. Kabid Penempatan dan

                         Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabu-

                         paten Pasuruan Suhartana mengatakan, sejak ditutup  pada awal

                         wabah Covid-19 Maret lalu, pengiriman TKI kembali dibuka mulai

                         Agustus. Pembuka-an dilakukan secara bertahap.

                                                                 Archive Attachment Eclipping Word




                 21.     Nov 12, 2020 - Corporate  Positive


                         Kontan / Pg14 /Ratih Waseso Aji

                         Berharap Aturan Ketat Perlindungan Buruh Migran

                         URL:

                         http://klipingkemnaker.binokular.net/reportn/7ea963826b58caf3dc

                         8bc7267515e4b04fa057965ddae68a5d704a0a3d96e7a8


                         Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan segera merampungkan

                         revisi  aturan  turunan  dari  UU  Nomor  18  Tahun  2017  tentang

                         Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu perwakilan

                         buruh  migran  meminta  pemerintah  benar-benar  memberikan

                         perlindungan  maksimal  kepada  buruh  migran.  Wahyu  Susilo,

                         Direktur Eksekutif Migrant  CARE  kepada  KONTAN  Selasa  (10/11)

                         mengatakan, terdapat dua hal yang perlu menjadi prioritas dalam


                         penyusunan  aturan  turunan  tersebut.  Pertama,  aturan  tentang

                         pekerja  kelautan.  Kedua  kewenangan  pemerintah  daerah  hingga
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24