Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

CARA MENGHITUNG BESARAN THR 2021 SESUAI KETENTUAN KEMNAKER, DIATUR
BERDASAR MASA KERJA
TRIBUNBATAM.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengatur besaran THR
2021.

Guna memastikan besaran THR 2021 sesuai aturan, Kemnaker akan membuat Satuan Tugas
(Satgas) Pemberian THR 2021.

Melalui Satgas yang akan dibuat, Kemnaker akan memastikan besaran THR tahun 2021
dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang dan hasil kesepakatan yang dilaporkan ke dinas
ketenagakerjaan setempat.

Berdasar pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Berikut ini besaran THR 2021 yang diatur oleh Kemenaker: Pekerja upah bulanan masa kerja x
1 bulan upah 12 Bagi Pekerja/Buruh berdasar Perjanjian Kerja Harian Lepas Menurut Menteri
Ketenagakerjaan Ida fauziyah, dalam proses pemantauan pemberian THR oleh perusahaan
kepada para pekerjanya, dirinya meminta bantuan kepada para kepala daerah.

"Kami mohon kerja sama kepada para kepala daerah, untuk memastikan perusahaan membayar
THR keagamaan kepada pekerja atau buruh," ucap Ida.

Reaksi Pengusaha Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi keputusan pemerintah
yang mewajibkan pembayaran tunjangan hari raya (THR) secara penuh pada tahun ini, atau tak
lagi di cicil seperti 2020.

Hal itu menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Ketua Advokasi Apindo Darwoto mengatakan, seiring dengan pemulihan ekonomi memang
semakin banyak perusahaan yang mampu membayar THR dibandingkan tahun lalu.

Meski demikian, tentu tetap masih ada perusahaan yang belum mampu membayar THR sesuai
ketentuan akibat pandemi Covid-19.
"SE ini kan secara nasional, tentu banyak yang mampu (bayar THR secara penuh) tapi ada juga
yang enggak mampu. Nah yang enggak mampu ini kan harus di kasih ruang buat mereka,"
ujarnya kepada Kompas.com, Senin (12/4/2021).

Ia mencontohkan, seperti sektor pariwisata dan transportasi yang sangat terimbas pandemi
hingga saat ini. Terlebih ada larangan mudik yang diberlakukan pemerintah pada Lebaran tahun
ini.

"Yang tadinya diharapkan angkutan mudik ataupun pariwisata bisa tumbuh, ternyata enggak,"
imbuh dia.

Darwoto yang juga menjadi bagian dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas)
dalam membahas THR dengan serikat pekerja dan pemerintah, menilai SE yang diterbitkan tak
mengakomodir perusahaan yang belum pulih.

Sebab dalam aturan itu disebutkan, perusahaan yang masih terdampak pandemi dan tidak
mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan peundangan-
undangan, yakni H-7 sebelum Lebaran, maka bisa dilakukan perundingan bipartit antara pekerja
dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan.
119