Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

HARUS TUNJUKKAN BUKTI LAPORAN KEUANGAN

BANTUL, Radar Jogja - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah memberikan waktu untuk
pembayaran THR maksimal H-7 lebaran. Hal itu pun akan disosialisasikan ke pengusaha dan
pekerja di Bantul.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul mengadakan pertemuan tripartite
hari ini (14/4). Pertemuan digelar antara Disnakertrans, serikat buruh, dan asosiasi perusahaan.
Guna membahas terkait kebijakan tunjangan hari raya (THR).

Plt Kepala Disnakertas Bantul Aris Suharyanta menuturkan, perusahaan wajib memberikan THR
kepada pekerjanya maksimal H-7 lebaran. THR pun harus diberikan utuh dan tidak boleh dicicil.
"Regulasi kami nanti mengacu pada regulasi di atas. Jadi kami tidak semena-mena Kami masih
menunggu SE Gubernur DIJ," jelasnya ditemui di kantornya kemarin (13/4).

Kendati begitu, perusahaan diberi kelonggaran dengan membayar THR sampai H-1 lebaran.
Tapi, perusahaan harus dapat menunjukkan bukti, sedang dalam keadaan keuangan yang buruk
Menurut dia, harus ada hitam di atas putih kalau tidak bisa membayar. "Baru dirembuk secara
kekeluargaan, ada kesepakatan, dan harus dikirim ke Disnakertrans," paparnya.

Untuk itu, Disnakertrans Bantul membuka posko aduan THR Untuk memfasilitasi pekerja dan
perusahaan terkait pemberian THR. Rencananya, kata dia akan menggunakan sistem online.
Kalau ada aduan, harapannya bisa diselesaikan di kabupaten. Bisa dirembuk secara
kekeluargaan. Tapi jika mentok akan dilaporkan ke pengawas ketenagakerjaan yang ada di
Disnaker DIJ. "Yang berhak menindak terkait pelanggaran ya Disnaker DIJ. Karena pengawas
ada di sana, mudah-mudahan Bantul kondusif," ujarnya.

Diungkapkannya, Bantul masih menyisakan sengketaTHR di tahun 2020. Yaitu PT Kharisma
Export belum melunasi kewajibannya kepada pekerjanya di tahun 2020. Terkait hal itu, dia
menyebut Pengadilan Negeri Hubungan Industrial yang menyelesaikan. "Itu ranah pengadilan.
Kami hanya mediasi, kalau tidak ada kesepakatan, ya kami anjurkan ke PHI," cetusnya.

Terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul, Fardhanatun meyakini, THR
yang akan dia terima dan anggotanya penuh dan tepat waktu. Sesuai dengan Surat Edaran (SE)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI No M/6/HK.04/ IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

"Sudah ada SE Menaker, jadi apa bila perusahaan menghendaki berdialog, kami sampaikan SE
itu," tegasnya Dimaklumi, 2020 THR diberikan dengan cara dicicil. Lantaran perusahaan
terdampak pandemi. "Tapi untuk tahun ini, pemerintah melalui Kemenaker jelas menyampaikan
bahwa pemberian THR penuh dan tepat waktu. Kalau perusahaan tidak patuh, nanti SPSI siap
menjembatani lewat Disnakertrans. Tidak serta merta (perusahaan mangkir dari tanggung jawab
dengan alasan, Red) tidak kuat dan mampu," sebutnya, (fat/pra/by)

Regulasi kami nanti mengacu pada regulasi di atas. Jadi kami tidak semena-mena. Kami masih
menunggu SE Gubernur DIJ."

25