Page 271 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh Perusahaan, yang mana akan menciptakan zero conflict
hubungan industrial di Kabupaten Malang Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo,
Selasa (13/4), kepada wartawan mengatakan, jika pihaknya langsung menanggapi SE Menteri
Tenaga Kerja (Menaker) terkait pelaksanaan pemberian THR di tahun ini. Sehingga untuk
menanggapi hal tersebnut, maka dirinya langsung menggelar rapat koordinasi dengan
perusahaan-perusahaan yang tahun lalu bergejolak tentang pembayaran THR bagi
karyawannya, sehingga kita musyawarakan.
Menurut dia, jika mengacu pada SE Menaker tersebut, maka pemberian THR Keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja, agar dapat
memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. "SE itu upaya pemerintah untuk pemulihan
ekonomi nasional. Sehingga untuk mengantisipasi adanya gejolak, maka mereka kita ajak
musyawarah sebagai bentuk antisipasi meredam kemungkinan gejolak yang akan terjadi terkait
pemberian THR," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Yoyok menegaskan, jika dirinya menginginkan hubungan industrial di
Kabupaten Malang tetap harmonis, dan iklim kondusivitas tetap terjaga, meski di masa Pandemi
Corona Virus Disease (Covid-19) ini kondisinya serba sulit. Sehingga kita himbau pada pengusaha
dan pekerja agar membuat kesepakatan dalam strategi pembayaran THR kepada pekerjanya.
Namun, bila tidak memungkinkan pembayaran secara kontan, maka pembayaran dapat
dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan bersama.

"Tentukan strategi agar THR tidak dicicil. Sehingga pihak management harus mengantisipasinya.
Misal, THR dicicil tidak apa-apa asal sesuai dengan kesepakatan para karyawannya," ujarnya.

Meski begitu, pintah dia, pihak manajemen harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya
gejolak. Namun, jika nantinya kesepakatan antara kedua belah pihak gagal, maka wajib
melaporkan kepada pihak Kepolisian agar difasilitasi. Hal itu perlu dilakukan pada masing-masing
perusahaan, karena agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Apalagi, saat ini masih berlangsung Pandemi Covid-19, sehingga jika terjadi gejolak akan
berpotensi kerumanan massa, tentunya akan bisa terjadi penyebaran virus corona," tegas Yoyok.

Perlu diketahui, dalam SE Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tersebut, telah ditekankan bahwa
pembayaran THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum Hari Raya
Keagamaan pada pekerja/buruh yang bersangkutan. Dan tentang kesepakatan mengenai waktu
pembayaran THR Keagamaan itu harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(cyn).

270