Page 503 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

ada perusahaan yang moral hazard-nya jelek. Misalnya mampu tapi tidak mau membayar sesuai
aturan. Nah, itu biar karyawannya yang bersikap
negative - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Yang memungkinkan misalnya sektor telekomunikasi, sebagian mamin, jasa kesehatan,
sebagian di pendidikan juga saya rasa masih mampu. Industri dan di beberapa sektor lain belum
pulih. Misalnya industri, angkutan, hotel dan restoran juga belum bisa

negative - Win win solutions (None) Atau dibayarkan sampai pengusaha itu mampu. Paling tidak
dalam beberapa waktu terdekat

negative - Win win solutions (None) Karena kalau kita lihat daya beli juga masih tertekan. Itu
tercermin dari inflasi 1,37 persen yoy di bulan Maret, itu masih rendah. Kalau sekitar 2 persen
bisa, tapi kalau masih segitu ya belum pulih. Mungkin saja ada kenaikan daya beli, tapi ya tentu
belum bisa menyamai kondisi normal, apalagi masih ada pandemi

Ringkasan

Tahun ini, pekerja dan buruh bisa sedikit bernapas lega dalam mempersiapkan keperluan di hari
raya Idulfitri. Pemerintah menetapkan tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar penuh tanpa
dicicil. Hal ini tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE
tersebut ditujukan langsung pada para gubernur di seluruh Indonesia.

THR TIDAK BOLEH DICICIL

JAKARTA -- Tahun ini, pekerja dan buruh bisa sedikit bernapas lega dalam mempersiapkan
keperluan di hari raya Idulfitri. Pemerintah menetapkan tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar
penuh tanpa dicicil.

Hal ini tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE
tersebut ditujukan langsung pada para gubernur di seluruh Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Di mana,
THR ini digunakan untuk memenuhi keperluan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan
hari raya keagamaan.

"THR merupakan nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh," ujarnya
dalam temu media, Senin (12/4).

Pembayaran THR ini, lanjut dia, harus dilakukan maksimal sepekan atau tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan tiba. Meski begitu, ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah bagi
perusahaan yang tak mampu membayar THR karena masih terdampak pandemi. Perusahaan-
perusahaan tersebut diberikan waktu maksimal sehari sebelum lebaran tiba.

Namun, dengan catatan, ada kesepakatan atau pembahasan secara bipartite terlebih dahulu
antara pengusaha dan pekerja. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk membuka laporan
keuangan mereka secara transparan pada pekerja. "Ini berdasarkan laporan keuangan internal
selama dua tahun terakhir. Harus dibuka secara transparan," ungkapnya.

502