Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2020
P. 142
Title PEMERINTAH JAMIN KETERBUKAAN SELEKSI MITRA KARTU PRAKERJA
Media Name antaranews.com
Pub. Date 27 April 2020
https://www.antaranews.com/berita/1446328/pemerintah-jamin-keterbukaan -seleksi-
Page/URL
mitra-kartu-prakerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Tidak ada jalur khusus, tidak ada jumlah khusus atau preferensi khusus Jakarta -
Pemerintah melalui Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja menjamin
keterbukaan dalam proses seleksi mitra dan lembaga pelatihan untuk bekerja sama
dalam program Kartu Prakerja.
"Tidak ada jalur khusus, tidak ada jumlah khusus atau preferensi khusus. Ini
terbuka kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan sanggup memenuhi
kewajiban," kata Direktur Komunikasi, Kemitraan dan Pengembangan Ekosistem
PMO Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.
Ia mengklaim sejak awal menggandeng para mitra digital itu dalam program Kartu
Prakerja, dilakukan secara terbuka.
Meski begitu, ia mengaku ketika PMO berdiri pada 17 Maret 2020 dalam kondisi
darurat COVID-19 sehingga program itu harus segera diluncurkan dan fokus
utamanya adalah peluncuran situs dan pelayanan masyarakat.
"Saat itu kami tanya beberapa mitra platform digital, siapa yang siap untuk bekerja
sama memberikan layanan ini kepada masyarakat, delapan (mitra) itu sanggup,"
katanya.
Saat ini, sudah ada delapan mitra digital resmi yang diajak bekerja sama yakni
Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar
Mahir, dan dari pemerintah yakni Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker)
Kementerian Ketenagakerjaan.
Sedangkan lembaga pelatihan, kata dia, hingga saat ini sudah hampir 300 lembaga
yang ada dengan 2.000 lebih jenis pelatihan.
Untuk menjadi mitra digital Kartu Prakerja, perusahaan digital harus memiliki
cakupan layanan berskala nasional, memiliki sistem informasi dan teknologi yang
memadai, dan mendukung program Kartu Prakerja, memiliki portal, situs, atau
aplikasi yang bisa diakses melalui internet.
Selain itu, memiliki kerja sama dengan lembaga pelatihan yang memiliki program
pelatihan berbasis kompetensi kerja, dan untuk pihak swasta, harus berbadan
hukum PT dan memiliki izin usaha.
Page 141 of 173.
