Page 184 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2021

JURUS PEMERINTAH LINDUNGI PEKERJA MIGRAN DI LUAR NEGERI SAAT
PANDEMI
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, meminta kepada seluruh Perwakilan RI melakukan
pemantauan dan analisa kebijakan pemerintah/otoritas di negara tujuan penempatan terkait
Penanganan dan Pencegahan COVID-19 serta dibukanya kembali kesempatan bekerja bagi
Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menuturkan hal ini didukung dengan diterbitkannya
Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK mengenai penetapan negara tujuan penempatan tertentu
bagi PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagai amanat Kepmenaker No. 294 Tahun 2020
tentang pelaksanaan penempatan PMI pada Masa adaptasi kebiasaan baru.

"Selama ini kami berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada Pekerja Migran Indonesia,
Dalam adaptasi kebiasaan baru, penempatan calon pekerja migran memang perlu berbagai
prosedur. Untuk karantina kita sedang proses agar bisa difasilitasi oleh Pemerintah. Harus
dimatangkan karena berkaitan dengan anggaran," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Jumat
(17/9/2021).

Selain itu, untuk PMI di luar negeri, upaya percepatan vaksinasi kepada CPMI/PMI dan peserta
magang luar negeri juga terus dilakukan seiring dengan pembukaan kembali negara
penempatan.

"Kemnaker terus melakukan pembicaraan dengan negara-negara tujuan, kami juga terus
berupaya memantau dan menganalisa dibukanya kembali kesempatan bekerja bagi pekerja
migran Indonesia," tambah Ida.

Pemerintah juga mendorong rencana pemberian Pencairan Dana Deposito P3MI yang telah ada
terkait penempatan PMI yang berkoordinasi dengan K/L terkait terutama Kementerian Luar
Negeri dan BP2MI (Negara PEA, Kuwait, Qatar, Jerman, Malaysia, Brunei Darussalam).
"Kami meningkatkan intensitas pembahasan draft MoU dengan negara-negara potensial untuk
penempatan dengan berbagai skema, kemudian kami juga terus memberdayakan dan
menguatkan Atase Tenaga Kerja di negara penempatan," pungkas Ida.

Lebih lanjut, pemerintah memberikan upaya perlindungan PMI di luar negeri dengan
memberikan berbagai imbauan, seperti mengikuti vaksinasi di negara tujuan, selalu taat prokes
ketika keluar rumah, tidak mudik, menyampaikan update informasi mengenai kondisi PMI di
negara penempatan, hingga bantuan pemberian masker ke berbagai negara, seperti Hong Kong,
Taiwan, Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Brunei Darussalam.

Untuk negara yang menerapkan lockdown, pemerintah melakukan upaya seperti komunikasi
dengan user maupun agency, dengan peraturan bagi PMI habis kontrak dapat dibantu/fasilitasi
tetap tinggal, dan PMI yang tidak bekerja karena lockdown tetap digaji sesuai aturan.
Selain itu, pendekatan dengan pemberi kerja (perusahaan) juga dilakukan yang memungkinkan
PMI diberikan pilihan waktu kerja, tetap menerima upah/gaji sesuai aturan atau kesepakatan
para pihak, hingga memastikan perusahaan menetapkan prokes sesuai standar WHO.

Untuk PMI yang sudah selesai bekerja dan akan kembali ke Tanah Air, pemerintah akan
berkoordinasi dengan negara terkait untuk penanganan pemulangan/kepulangan PMI ke daerah
asal.

Koordinasi tersebut juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bentuk permohonan
pemeriksaan kesehatan di debarkasi Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga memberikan bantuan

183