Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2021

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti, menjelaskan
putusan dari PTUN Medan yang menguatkan PTUN Pinang itu belum inkrah.
"Jadi putusan itu belum inkrah, belum bisa dipastikan penyesuaian UMK Batam. Kita tunggu saja
hasil kasasi dulu," kata Rudi kepada kepripedia , Kamis (23/9).

Dijelaskan, pemerintah melalui Disnaker Provinsi tengah mengajukan kasasi ke tingkat Makamah
Agung mengenai upah minimum Batam dan Provinsi tersebut.

"Jadi begini, ya, setelah keluar hasil kasasi dari Makamah Agung baru Disnaker Kepri akan
sampaikan ke kita. Nah di situ kita akan sampaikan ke perusahan yang ada di Batam," jelas dia.

Sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan mengabulkan gugatan serikat pekerja
mengenai upah minimum kota Batam dan Provinsi tahun 2021.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri, Syaiful Badri, meminta Gubenur Kepri segera mengeluarkan
surat keputusan baru sesuai dengan perundang-undangan.

"Kita minta gubenur mengeluarkan surat keputusan baru mengenai kenaikan UMP dan UMK
Batam sesuai dengan putusan pengadilan," tegas Syaiful.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah mengusulkan upah minimum
kota (UMK) tahun 2021 naik 0,5 persen atau setara Rp 20.651 pada Gubenur Kepri.
Pengusulan nilai besaran itu pun tersebut mengundang reaksi sejumlah kalangan buruh.

Bahkan, menurut Syaiful Badri, rekomendasi usulan UMK naik 0,5 persen jauh dari harapan para
buruh dan dianggap tidak sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Ini kita sudah menang malah ajukan kasasi lagi yang menimbulkan ke tidakpastian dari
pemerintah mengenai nasib buruh," imbuh Saiful.

52