Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JANUARI 2020
P. 34

Title          BERI TENGGAT SEMINGGU, JOKOWI MINTA DRAF OMNIBUS LAW SEGERA KELAR
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      06 Januari 2020
                              https://bisnis.tempo.co/read/1291718/beri-tenggat-seminggu-jokowi-mint a-draf-
               Page/URL
                              omnibus-law-segera-kelar
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Presiden Jokowi memberi waktu selama seminggu kepada kementerian/lembaga
               untuk segera menyelesaikan draf Omnibus Law. "Penyelesaian yang berkaitan
               dengan Omnibus Law saya harap bisa selesai dalam minggu-minggu ini atau paling
               lambat pekan depan," ujarnya di sela-sela Rapat Kabinet Paripurna di Istana
               Negara, Jakarta, Senin 6 Januari 2020.

               Saat ini, dari dua Omnibus Law yang direncanakan, baru Omnibus Law Undang-
               undang (UU) Perpajakan yang drafnya sudah rampung. Adapun Omnibus Law UU
               Cipta Lapangan Kerja masih terkendala dalam sejumlah poin ketenagakerjaan.

               Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja sendiri bakal merevisi 51 pasal dari UU
               Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Omnibus Law ini,
               pemerintah akan memperbaiki enam aspek ketenagakerjaan yakni upah minimum,
               outsourcing, pekerja asing, uang pesangon, jam kerja, dan sanksi.

               Adapun RUU Omnibus Law Perpajakan terdiri atas 28 pasal yang terbagi atas enam
               klaster. Ke-28 pasal tersebut mengamandemen 7 UU terkait masalah perpajakan,
               yakni UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Ketentuan Umum
               Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
               serta UU Pemerintah Daerah.

               Adapun enam klaster dalam Omnibus Law Perpajakan terdiri atas pendanaan
               investasi; sistem teritori perpajakan; subjek pajak orang pribadi; kepatuhan wajib
               pajak; keadaan iklim berusaha; dan fasilitas pajak.


















                                                       Page 33 of 51.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39