Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2020
P. 21
"Kami rapat hari ini (Senin) juga, sehingga diharapkan besok sore (Selasa) atau Rabu, kami bisa
langsung melaporkan apa saja programnya ke Pak Menko (Airlangga)," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi
Gunadi mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan untuk mempertahankan pertumbuhan
ekonomi. Salah satunya dengan mempertahankan daya beli masyarakat dan ketersediaan
lapangan kerja.
"Menteri menekankan program bansos akan tetap dijalankan, ter-masuk program padat karya
yang bisa menjaga pendapatan pekerja baik formal maupun informal akan diutamakan. Kita
dukung pendapatan negara untuk menjaga pertumbuhan (ekonomi) Indonesia," katanya.
Menurut Budi, ke depannya akan ditentukan sektor mana saja yang pertumbuhannya terkena
dampak paling dalam dan perlu segera ditangani. Selain itu, sinergi penanganan Covid-19 perlu
ditingkatkan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun lembaga lainnya.
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Covid 19 Doni Monardo mengatakan, salah satu arahan
presiden adalah bagaimana meningkatkan sosialisasi untuk mengubah perilaku masyarakat.
Artinya seluruh masyarakat harus meningkatkan kedisiplinannya.
Selain itu, Gugus Tugas juga berupaya untuk mengejar target 30.000 spesimen per hari yang
belum terpenuhi,
"Bapak Menteri BUMN menawarkan bagaimana kalau 50.000 per hari? Kita memang harus
menuju angka yang lebih tinggi, namun perlu disiapkan juga sarananya, PCR-nya, termasuk
sumber daya manusia yang juga terdiri atas petugas laboratorium dan petugas administrasi,"
tutur Doni. (Dhita Seftiawan, Tia Dwitiani Komalasari) * * *
caption:
MENKO Perekonomian Airlangga Hartarto berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni
Monardo dan Menteri BUMN Erick Thohir sebelum memberikan keterangan pers di Kantor
Presiden, Jakarta, Senin (20/7/2020). Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan
Pemerintah (PP) tentang Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang di
dalamnya mengatur pembentukan tim penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi * Tim
Terpadu Dibentuk
20
