Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2020
P. 73
Juara 2 berhasil disabet Amanda Magdalena dari Bekasi, Jawa Barat, dengan tema "Terik".
Sementara juara 3 diraih Annisa Aulia Rachman dari Sorong, Papua Barat dengan tema "Lurik
Tenun Sumba".
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pelaksanaan program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji berlangsung transparan dan akuntabel.
Kali ini, Kementerian Ketenagakerjaan sengaja menggandeng instansi eksternal seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan bersama penyaluran subsidi gaji.
Adapun berdasarkan data Kemenaker per 14 Desember 2020, realisasi penyaluran BSU telah
menyentuh Rp 27,96 triliun atau 93,94 persen dari pagu sebesar Rp 29,85 triliun.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
hingga Ditjen Pajak Kementerian Keuangan juga turun untuk melakukan pengawasan bersama-
sama dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Dia juga meyakinkan bahwa tidak ada dana bantuan yang mengendap di kementeriannya, atau
berbelok ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Pernyataan Ida ini merespons kekhawatiran masyarakat terkait akuntabilitas penyaluran BSU
yang melibatkan dana dalam jumlah besar.
"Berdasarkan Permenaker 14 tahun 2020, mekanisme penyaluran BSU ini langsung ditransfer ke
rekening masing-masing penerima yang sebelumnya sudah diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS
Ketenagakerjaan. Jadi tidak pernah uang itu mampir ke mana-mana karena langsung ditransfer
ke rekening penerima bantuan," ujar Ida dalam Konferensi Pers 'Kupas Tuntas Program Bantuan
Subsidi Upah' yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(KPCPEN) di Media Center KPCPEN, Rabu (16/12/2020).
Ida juga menjawab pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai sumber
pembiayaan BSU. BSU ditegaskan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) tahun 2020 dengan landasan hukum yang kuat.
Dia menampik anggapan bahwa BSU menggunakan uang operasional BPJS TK atau uang pekerja
yang dikembalikan.
"Masih saja yang bertanya ini uangnya siapa, ini uang bersumber dari APBN, bukan uang yang
diambil dari operasional BPJS TK atau uang pekerja," tegas Ida.
72
