Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JULI 2019
P. 46

dijalankan harus diimbangi dengan tata niaga karena sesungguhnya penempatan
               PMI tidak sekadar menyiapkan tenaga kerja berkualitas, tetapi juga erat
               hubungannya dengan bisnis yang menekankan pada efisiensi dan efektifitas.

               Dia mencontohkan penempatan ke Malaysia, data di Inddonesia menyatakan sekitar
               2000-3000 PMI yang bekerja ke Malaysia setiap bulannya. Namun, jika ditilik di data
               Malaysia sekitar 6000-7000, dan data di Imigrasi Malaysia bisa hingga 15.000 WNI
               yang masuk ke negeri jiran tersebut.


               Mudahnya pekerja masuk ke negeri semenanjung tersebut juga menambah
               kompleksitas program penempatan. Kondisi terakhir, kasus semakin banyak,
               majikan mengeluhkan loyalitas PMI yang acap kabur sebelum kontrak dua tahun
               habis, bahkan dalam kurun 2-3 bulan sudah kabur, sementara mereka sudah
               membayar fee 18.000 ringgit (Rp59 juta) kepada agen.

               Ayub menyatakan hukum globalisasi sudah berlaku dalam penyediaan jasa tenaga
               kerja, yakni siapa yang berkualitas, sistem yang efisien dan transparan yang akan
               dipakai pengguna (user).

               "Kita tidak bisa lagi akal-akalan (tricky), mengirim pekerja tidak berpendidikan, tidak
               trampil (unskill), tidak sehat (unfit), dengan sistem yang rumit dan tidak
               transparan," ujar pengusaha yang didorong sejumlah kalangan untuk masuk dalam
               pemerintahan periode mendatang itu.


               Ayub yang sudah berkecimpung dalam penempatan tenaga kerja Indonesia selama
               30 tahun lebih itu mengatakan bahwa Indonesia harus melakukan pembenahan ke
               dalam, dimulai dari pelaku (pengusaha), tenaga kerja, pemerintah dengan
               perangkat hukumnya dan sistem yang transparan.

               Dia memahami pernyataan keras Dubes RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana yang
               mengancam akan menutup sementara (moratorium) penempatan ke Malaysia
               karena masih terjadi pemotongan gaji PMI 3-6 bulan dan fee yang dibayar majikan
               terlalu besar, lalu PMI masih kabur.


               Rusdi mengatakan biaya penempatan terlalu besar sehingga sebagian menjadi
               beban PMI melalui pemotongan gaji yang dinilainya tidak manusiawi. "Ayo, Apjati
               jika bisa memecahkan masalah ini saya akan dukung 100 persen. Saya akan berdiri
               di depan meyakinkan pemerintah Kerajaan Malaysia bahwa pekerja Indonesia masih
               yang terbaik." Tidak hanya itu, Rusdi juga akan meyakini pemerintah Indonesia
               untuk mendukung penempatan PMI ke Malaysia. Data menyebutkan total devisa





                                                       Page 45 of 104.
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51