Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JULI 2019
P. 52
ketenagakerjaan, Pergub nomor 18 tentang perlindungan sosial bagi pekerja jasa
konstruksi.
Selain itu tambah Rita, adanya pergub nomor 55 tahun 2019 tentang pemberian
sanksi administrasi terhadap badan usaha bukan penyelenggara negara yang tidak
memberikan perlindungan sosial bagi pekerja.
"Berbagai aturan hukum itu menunjukkan bahwa pemerintah NTT sudah mulai
peduli terhadap persoalan perlindungan sosial bagi pekerja. Kami berharap berbagai
regulasi itu diimplementasikan secara serius sehingga pekerja mendapatkan
perlindungan jaminan sosial," kata Rita.
Dia mengatakan, kepedulian pemerintah NTT terhadap pekerja mengalami
kemajuan yang signifikan setelah pada tahun 2018 Provinsi NTT dinilai sebagai
daerah yang rendah dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja.
Rita Damayanti mengatakan berdasarkan evaluasi secara nasional dilakukan
Kementerian Dalam Negeri bersama dewan Penasehat BPJS-TK tahun 2018 bahwa
perlindungan sosial jaminan kerja bagi masyarakat pekerja di NTT dinilai masih
sangat rendah baik pekerja formal maupun non formal.
"Namun mulai tahun 2019 sudah ada perkembangan yang signifikan dengan
diterbitkannya berbagai regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi
pekerja di daerah ini untuk mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan,"
tegas Rita Damayanti.
Rita berharap pada tahun 2019 NTT masuk dalam kandidat penerima penghargaan
Paritrana Award 2019 dari BPJS-TK setelah pemerintah di provinsi berbasis
kepulauan ini menerbitkan berbagai regulasi hukum sebagai bentuk perlindungan
terhadap pekerja dalam mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pewarta: Benediktus Sridin Sulu Jahang Editor: Triono Subagyo COPYRIGHT (c)2019
.
Page 51 of 104.
