Page 6 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2020
P. 6
Mirah memberi contoh beberapa sanksi pidana yang saat ini ada dalam UU
Ketenagakerjaan, yang sesungguhnya sudah cukup baik, karena dapat membuat
pengusaha jera jika bertindak semena-mena kepada pekerjanya.
Antara lain; pengusaha yang mempekerjakan atau melibatkan anak dalam
pekerjaan dikenai sanksi pidana penjara 2-5 tahun dan/atau denda Rp200-500 juta.
Selain itu, pengusaha yang tidak mengikutsertakan karyawan perusahaannya di
dalam program pensiun dikenai sanksi pidana penjara 1-5 tahun dan/atau denda
Rp100-Rp500 juta.
Pengusaha yang tidak memberikan kesempatan ibadah bagi pekerja dikenai sanksi
pidana penjara 1-4 tahun dan/atau denda Rp100-400 juta.
Sanksi yang sama juga dikenakan kepada pengusaha yang tidak memberikan
istirahat yang berhak bagi pekerja yang ingin melahirkan, yang membayar upah
lebih rendah dari upah minimum, termasuk yang menghalangi hak mogok kerja
pekerja.
Sanksi pidana kurungan satu sampai dua belas bulan dan/atau denda Rp10 juta
sampai Rp100 juta juga dikenai kepada pengusaha yang tidak membayar upah
lembur sesuai ketentuan.
Mirah Sumirat berharap, Presiden Joko Widodo tidak mengorbankan hak rakyat
untuk dapat sejahtera dan mendapat perlakuan yang adil dari Negara, hanya karena
kepentingan pengusaha dan korporasi yang semakin serakah.
Mirah juga mengingatkan DPR RI untuk tidak lupa bahwa anggota DPR adalah wakil
rakyat yang harus memperjuangkan hak kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat,
serta tidak hanya menjadi "stempel" dari keinginan Pemerintah.
omnibus law.
Page 5 of 143.
