Page 67 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2020
P. 67
Title PEMERINTAH GAGAS RUMAH SAKIT KHUSUS VIRUS MENULAR
Media Name jawapos.com
Pub. Date 08 Februari 2020
https://www.jawapos.com/nasional/08/02/2020/pemerintah-gagas-rumah-sak it-khusus-
Page/URL
virus-menular/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Karantina terhadap 238 warga negara Indonesia (WNI) yang baru pulang dari
Wuhan menjadi acuan dasar untuk pelayanan kasus-kasus serupa di masa depan.
Termasuk rencana pembangunan rumah sakit (RS) khusus di salah satu pulau yang
dipilih.
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menuturkan, pemerintah
tidak gegabah untuk langsung memutuskan pembangunan RS khusus hanya karena
kasus 2019-nCoV. Pemilihan lokasi dan penyiapan fasilitas perlu direncanakan
dengan matang.
Terlebih, sejauh ini pelayanan terhadap WNI yang dikarantina di Natuna berjalan
dengan baik. Observasi di Natuna semata-mata bertujuan untuk mematuhi protokol
kesehatan dari WHO terkait 2019-nCoV. Yakni mengobservasi siapa pun yang
datang dari Wuhan, wilayah asal virus tersebut, setidaknya selama 14 hari.
Dani, sapaan karib Jaleswari Pramodhawardani, mengungkapkan, seluruh
kebutuhan dasar di lokasi observasi terjamin. "Ada 112 orang yang membantu
mengawani dan memberikan layanan-layanan," katanya dalam keterangan pers di
Bina Graha, Jakarta, kemarin (7/2). Mulai layanan kesehatan, psikolog, dan lainnya.
Keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan mereka selama masa observasi juga
diperhatikan. Salah satunya kebutuhan makanan. "Setiap hari mereka mendapat
(senilai) Rp 100 ribu per makan. Jadi, kalau tiga kali makan itu Rp 300 ribu,"
lanjutnya.
Kementerian Kesehatan juga sudah menyiapkan langkah pascaobservasi. "Kawan-
kawan yang diobservasi itu nanti akan (tetap) dipantau kesehatannya," ucap dia.
Termasuk di dalamnya memperkuat rumah-rumah sakit di daerah asal para WNI
tersebut.
Dani mengatakan, rencana membangun RS di pulau tertentu baru sebatas
brainstorming. Yang jelas, pemerintah tidak merancang kawasan pulau khusus
isolasi.
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(Menko Polhukam) Mahfud MD kemarin memanggil sejumlah pejabat teras
kementerian dan lembaga untuk membahas tempat khusus apabila sewaktu-waktu
Page 66 of 143.
