Page 99 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 SEPTEMBER 2021
P. 99
Di bagaian lain Kabid HIJS Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat, Muhaimenon
roh subsidi upah ini dalam rangka untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja atupun buruh di dalam menghadapi Pendemi Covid-19.
Muhaimenon mengatakan BSU ini tahun lalu juga sudah diberikan dengan dasar acuan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak Covid-19.
"Dasar acuannya adalah Peraturan Menteri tenaga Kerja nomor 14 Tahun 2020, Cuma pola antar
tahun lalu dengan tahun ini berbeda, kalau yang tahun kita dasar acuannya Permenaker 16
Tahun 2021, kalau di Permenaker tahun lalu itu semua buruh pekerja itu mendapatkan Subsidi
Upah dengan ketentuan dia adalah peserta BPJS aktif, gajinya Rp5 juta, punya NIK, kemudia dia
aktiof sampai Juni 2021," jelasnya.
Mohaimenon mengatakan, jika tahun lalu bicaranya tentang Pendemi Covid-19, tetapi sekarang
bicara pada pekerja atau buruh yang terdampak dengan PPKM.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam Permenaker 16 Taun 2021
bahwa dalam rangka penerapan PPKM, maka daerah-daerah yang menerapkan PPKM lever 3
dan 4 pada pekerja atau buruh diberikan subsidi upah. Jika tahun lalu BSU yang diberikan
sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, kini hanya Rp500 ribu per bulan selama dua
bulan dan dibayarkan sekaligus Rp1 juta.
98
