Page 76 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 MEI 2019
P. 76
Title PEMPROV MONITORING PENYALURAN THR DI KALTENG
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 13 Mei 2019
https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/867403/pemprov-monitoring -penyaluran-
Page/URL
thr-di-kalteng
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat melakukan pemantauan atau monitoring
terhadap penyaluran tunjangan hari raya (THR).
"Nanti akan kami monitor bagaimana distribusi pelaksanaan THR jelang hari raya
Idul Fitri oleh setiap perusahaan yang tersebar di kabupaten dan kota," kata
Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Senin.
Untuk itu seluruh perusahaan atau pelaku usaha diimbau dapat menyerahkan THR
sebelum hari raya, yakni dilaksanakan dua minggu sebelumnya kepada para
karyawan.
Sehingga para karyawan dapat menyiapkan berbagai kebutuhan yang biasanya
dibeli saat hari raya, seperti sembilan bahan pokok dan lainnya. Juga untuk
memudahkan mereka yang ingin pulang ke kampung halamannya atau mudik jelang
Lebaran.
Sesuai ketentuan yang berlaku, THR merupakan bagian dari hak karyawan sehingga
sudah seharusnya dipenuhi oleh perusahaan. Jika tidak dipenuhi maka merupakan
sebuah pelanggaran dan tentunya ada sanksi yang akan diberikan.
"Sama seperti pembayaran gaji karyawan, dalam peraturan ketenagakerjaan
pembayaran THR juga merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi," tegasnya.
Fahrizal menjelaskan, besaran THR bagi karyawan dengan masa kerja selama satu
tahun ke atas, yakni sama dengan satu bulan gaji. Sedangkan bagi yang masa
kerjanya lebih dari satu bulan dan kurang dari satu tahun, maka besaran THR-nya
diberikan secara proporsional sesuai perhitungan yang telah ditetapkan.
Pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng diminta melakukan pengawasan secara
menyeluruh kepada setiap perusahaan di wilayahnya. Agar hak karyawan yang
dipenuhi setiap satu kali dalam setahun tersebut terealisasi hingga seratus persen.
"Sudah jadi tugas pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing untuk
memberikan jaminan kepada setiap karyawan agar mendapatkan haknya tersebut.
Kami tidak ingin mendengar adanya keluhan terkait hal itu nantinya," ujar Fahrizal.
Page 75 of 106.
