Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MARET 2020
P. 136

Title          PAKAR UNIBRAW: OMNIBUS LAW DIHARAP AKOMODIR EKONOMI NASIONAL
               Media Name     gatra.com
               Pub. Date      12 Maret 2020
                              https://www.gatra.com/detail/news/471958/ekonomi/pakar-unibraw-omnibus -law-
               Page/URL
                              diharap-akomodir-ekonomi-nasional
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive





               Jakarta, Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, menyambut
               baik kehadiran RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan yang tengah disusun
               DPR bersama Pemerintah.

               Meski Ahmad mengingatkan agar dua RUU yakni Omnibus Law dan Cipta Kerja,
               harus dipastikan memberikan perlindungan terhadap usaha kecil, kelestarian
               lingkungan, dan kedaulatan ekonomi nasional.

               "Secara keseluruhan sekurangnya dua RUU tersebut harus mengadopsi lima
               kepentingan ekonomi nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata
               Ahmad, di Jakarta, Kamis (12/3).

               Ahmad juga menjelaskan mengenai lima kepentingan ekonomi nasional yang wajib
               terakomodir.

               "Pertama, memastikan stabilitas ekonomi terjaga (pertumbuhan, inflasi,
               perdagangan, nilai tukar, dan lain-lain). Kedua, meningkatkan mutu dan keadilan
               pembangunan (penurunan ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan)," katanya.

               Sedangkan ketiga, lanjut Ahmad memperkuat kedaulatan dan kemandirian ekonomi
               (penguasaan sektor energi, pangan, keuangan, dan lain-lain).

               Keempat, memastikan keberlanjutan pembangunan (perbaikan ekologi, mutu
               manusia, infrastruktur, daya saing, dan sebagainya) dan kelima, tata kelola
               pembangunan yang kian mapan (transparan, partisipatif, akuntabel, dan lain-lain).

               "Ukuran-ukuran tersebut yang mesti dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam
               tiap pembahasan, pasal demi pasal," ujarnya.

               Ahmad berpesan RUU Cipta Kerja dan Perpajakan ini perlu dibahas secara utuh dan
               hati-hati.

               Selain itu, seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan sehingga tujuan besar
               dapat diraih bersama tanpa ada yang ditinggalkan atau dirugikan.










                                                      Page 135 of 158.
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141