Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MARET 2020
P. 3
Title OMNIBUS LAW DIHARAPKAN BISA MENGAKOMODIR SEMUA KEPENTINGAN EKONOMI
NASIONAL
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 13 Maret 2020
Page/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/03/13/omnibus-law-diharapkan-bi sa-
mengakomodir-semua-kepentingan-ekonomi-nasional
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, menyambut
baik kehadiran RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan yang tengah disusun
DPR bersama Pemerintah.
Meski demikian, ia mengingatkan agar dua RUU tersebut, Omnibus Law dan Cipta
Kerja, harus dipastikan memberikan perlindungan terhadap usaha kecil, kelestarian
lingkungan, dan kedaulatan ekonomi nasional.
"Secara keseluruhan sekurangnya dua RUU tersebut harus mengadopsi lima
kepentingan ekonomi nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata
Ahmad, saat dihubungi, Kamis (12/3/2020).
Ahmad juga menjelaskan lebih lanjut mengenai lima kepentingan ekonomi nasional
yang wajib terakomodir. Pertama, memastikan stabilitas ekonomi terjaga
(pertumbuhan, inflasi, perdagangan, nilai tukar, dan lain-lain). Kedua, meningkatkan
mutu dan keadilan pembangunan (penurunan ketimpangan, pengangguran, dan
kemiskinan). Ketiga, memperkuat kedaulatan dan kemandirian ekonomi
(penguasaan sektor energi, pangan, keuangan, dan lain-lain).
Keempat, memastikan keberlanjutan pembangunan (perbaikan ekologi, mutu
manusia, infrastruktur, daya saing, dan sebagainya). Kelima, tata kelola
pembangunan yang kian mapan (transparan, partisipatif, akuntabel, dan lain-lain).
"Ukuran-ukuran tersebut yang mesti dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam
tiap pembahasan, pasal demi pasal," ujarnya.
Untuk itu, Ahmad berpesan bahwa RUU Cipta Kerja dan Perpajakan ini perlu dibahas
secara utuh dan hati-hati. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan
sehingga tujuan besar dapat diraih bersama tanpa ada yang ditinggalkan atau
dirugikan..
Page 2 of 158.
