Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JANUARI 2019
P. 23

"Komitmen dan concern Presiden dalam pembangunan SDM itu dinyatakan secara
               konkret dalam keberpihakan anggaran. Dimana anggaran Kemnaker meningkat dari
               Rp3,991  triliun  pada  tahun  2018  menjadi  Rp5,785  Triliun  pada  tahun  2019  yang
               sebagian besar digunakan untuk pembangunan SDM," kata Hanif.

               Menurutnya dalam peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, pihaknya
               menargetkan  program  masifikasi  pelatihan  kerja  277.424  orang,  termasuk  10.000
               pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), dan 32.000 orang di 1.000 BLK
               Komunitas.

               "Untuk program sertifikasi 526.189 orang, pemagangan 210.683 orang, dan program
               koordinasi lintas sektor pelatihan vokasi nasional," ujar Hanif.

               Pemerintah,  Hanif  menambahkan,  juga  akan  melanjutkan  program  untuk
               memfasilitasi  migrasi  pekerja  migran  Indonesia  serta  melindungi  pekerja  migran
               Indonesia. Negara harus benar-benar hadir untuk memfasilitasi migrasi tenaga kerja
               Indonesia dan melindungi pekerja migran Indonesia, serta menggali peluang pasar
               pekerja migran Indonesia.

               "Dari  sisi  regulasi,  diperlukan  percepatan  penyusunan  aturan  pelaksanaan  dari
               Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
               Indonesia (PPMI), baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun
               Peraturan Menteri," katanya.

               Dalam  hubungan  industrial  dan  pengawasan  ketenagakerjaan,  target  kepesertaan
               Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  34  juta  orang  di  tahun  2019  diharapkan  dapat
               tercapai. "Kajian terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar
               ditekankan pada isu keseimbangan beban antara perusahaan dan pekerja," katanya.

               "Pengawasan  ketenagakerjaan  agar  tetap  dilanjutkan  fokus  pada  perusahaan  di
               sektor  konstruksi  dan  perusahaan  yang  menggunakan  bahan  berbahaya,  serta
               penarikan 18.330 pekerja anak," ujarnya.

               Data World Bank Doing Business Report, mengungkapkan kemudahan berbisnis di
               Indonesia meningkat dari peringkat 114 pada tahun 2015 menjadi peringkat 73 pada
               tahun 2019. Sementara berdasarkan Forum Ekonomi Dunia (World Competitiveness
               Index  2018,  World  Economic  Forum)  indeks  daya  saing  Indonesia  menduduki
               peringkat 45 dari 140 negara pada tahun 2018.

               "Peringkat-peringkat ini semakin membaik. Namun kita jangan cepat puas dan harus
               mampu mengejar daya saing Singapura (peringkat 2), Malaysia (25), dan Thailand
               (38), agar Indonesia benar-benar mampu mengaktualkan potensinya menjadi motor
               pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN," komentar Hanif.









                                                       Page 22 of 160.
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28