Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2019
P. 2

Resume Kliping Berita Ketenagakerjaan

                                                16 Desember 2019


                                                       Berita Terbaru
                               100

                                80
                                                         Positif; 80
                                60
                                40
                                20                                      Negatif; 4

                                 0
                                               Positif                   Negatif

                                                  NEWSTREND


                 Judul          :  OMNIBUS LAW DEMI CIPTAKAN LAPANGAN KERJA


                 Sentimen       :  Positif


               Ringkasan

               Rencana revisi UU Ketenagakerjaan akan masuk dalam pembuatan Omnibus Law
               Cipta Lapangan kerja tengah diupayakan masuk ke parlemen Desember ini. Untuk
               pasal-pasal yang masuk dalam Omnibus Law masih tahap inventarisir oleh semua
               kementerian  dan  lembaga  terkait  dengan  isu  yang  berkorelasi  positif  pada  cipta
               lapangan kerja, termasuk Kemnaker.

               Beberapa pasal UU Ketenagakerjaan yang masuk Omnibus Law nantinya diupayakan
               bisa  mencetak  lapangan  kerja  lebih  banyak.  Pasalnya,  undang-undang  yang  ada
               sekarang belum memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja.

               Di  dalam  RUU  Cipta  Lapangan  Kerja  terdapat  11  klaster,  yang  meliputi
               penyederhanaan  perizinan,  persiapan  investasi,  ketenagakerjaan,  kemudahan
               pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi,
               adminisrasi  pemerintahan,  pengenaan  sanksi,  pengadaan  lahan,  investasi  dan
               proyek pemerintah serta kawasan ekonomi.

               Sedangkan  di  RUU  Perpajakan  ada  enam  kluster  meliputi  pendanaan  investasi,
               sistem teritori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib
               pajak, keadilan iklim berusaha dan fasilitas.






                                                       Page 1 of 176.
   1   2   3   4   5   6   7