Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2019

Berdasarkan penelitian McKinsey (September 2019), 23 juta pekerjaan di Indonesia
akan terdampak otomatisasi, dan rata-rata terdapat 248.00 pekerja ter-PHK/tahun
(BPJS TK, 2016-2018).

Salah satu penyebab pengangguran yang ada di Indonesia adalah
ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja, kemajuan
teknologi, serta kurangnya pendidikan ataupun keterampilan.

Menurut Ida, untuk transisi menuju Indonesia 4.0. dibutuhkan, pertama, investasi
berkelanjutan. Kedua, pengembangan model pelatihan baru untuk pekerjaan baru.
Ketiga, program-program untuk memudahkan transisi pekerja seperti pemagangan,
re-skilling, dan up-skilling.

Keempat, dukungan dalam hal pendapatan melalui program-program jaminan sosial
yang lebih inovatif. Kelima, kolaborasi antara publik dan swasta. Antisipasi terhadap
pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh di berbagai sektor, seperti kesehatan, konstruksi,
manufaktur, dan retail akan sangat dibutuhkan.

Ida mengatakan, pemerintah saat ini berfokus kepada peningkatan kompetensi
tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. "Dan untuk jangka pendek,
pelatihan vokasi akan berperan sentral karena dampaknya yang relatif lebih cepat
bisa dirasakan oleh masyarakat dibanding pendidikan vokasi," kata dia.

Untuk itu kebijakan pelatihan vokasi triple skilling ke depan, akan berfokus kepada
tiga sasaran utama, pertama, skilling : penganggur, khususnya penganggur muda
agar siap kerja. Kedua, re-skilling : pekerja ter-PHK, sebagai safety net tenaga
kerja. Ketiga, up-skilling : pekerja, khususnya untuk UKM lokal dan industri
pionir/terdepan (frontier), untuk meningkatkan daya saing nasional.

Pemerintah, dengan kebijakan triple skilling ini berupaya untuk, pertama,
mendorong para pencari kerja agar lebih mudah mendapat pekerjaan. (skilling dan
re-skilling).

Kedua, mendorong agar pekerja dan perusahaan semakin berdaya saing. (up-
skilling). Ketiga, mendorong pemenuhan kebutuhan produk dan jasa di dalam negeri
dan berdaya saing global.

Oleh karena itu, kata dia, pelatihan vokasi kedepan harus semakin terintegrasi
dengan: Informasi Pasar Kerja, Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Sistem
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selaras dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan tahun 2019 dan
seterusnya sebagai tahun pengembangan SDM, Kemnaker telah melakukan
berbagai upaya konkrit dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia
(SDM) Indonesia.

Page 76 of 125.