Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai sebaiknya
program Kartu Prakerja tidak dilanjutkan.

Menurut Adnan, sebaiknya program ini digantikan dengan pemberian bantuan langsung tunai
(BLT) terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 .

"Program Kartu Prakerja sebagaimana rekomendasi KPK itu harus dibatalkan, diganti dengan
skema BLT murni," tutur Adnan.

Menurut Adnan, rekomendasi tersebut menggambarkan peran sentral KPK dalam mengawasi
program pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 . Termasuk dalam konteks upaya
penanganan dugaan masalah hukum terkait program Kartu Prakerja .

Meski begitu, Adnan belum melihat langkah KPK dalam melakukan upaya hukum terhadap
dugaan penyelewengan pada program Kartu Prakerja .

"Itu dari fungsi pengawasan dalam konteks pencegahan. Kita belum melihat apakah KPK akan
melakukan upaya-upaya hukum terhadap konteks," tutur Adnan.

Sebelumnya, KPK melakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah
permasalahan pada empat aspek.

Aspek pertama yang mendapat sorotan yakni proses pendaftaran. Ada 1,7 juta pekerja
terdampak (whitelist) sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring,
yaitu 143.000 orang.

"Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu sebesar 9,4
juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini," kata Wakil Ketua KPK Alexander
Marwata, Kamis (18/6/2020).

Kedua, KPK menemukan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme
pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam hal ini, KPK mendorong agar pemerintah meminta legal opinion kepada Kejaksaan
Agung tentang kerja sama delapan platform digital dalam program Kartu Prakerja , termasuk
penyediaan barang dan jasa pemerintah atau bukan.

Ketiga, KPK juga menilai, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang
memadai. Alex menyebut hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat, baik
materi maupun penyampaian secara daring.
Keempat, KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring rawan jadi fiktif,
tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.

"Karena metode pelatihannya hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme pengendalian atas
penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta," ujar Alex..

148