Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020
P. 155
Lebih lanjut, dari 24 persen tersebut hanya setengahnya yang dapat dilakukan pelatihan secara
daring. Dari segi konten itu, juga dinilai tak interaktif dengan pesertanya.
"Jadi sisanya harus ada offline atau kombinasi dari kedua hal tersebut," imbuh Wawan.
Selain itu, KPK menilai seharusnya konten pelatihan prakerja melibatkan lembaga yang
kompeten di bidang sertifikasi. Temuan dalam pelaksanaannya ada peserta yang tidak
melengkapi pelatihan tetapi dapat insentif Rp 600 ribu per bulan.
"Kita juga lihat untuk kurasi lembaga pelatihan harusnya libatkan lembaga-lembaga yang
kompeten di bidang sertifikasi bidang itu sendiri," ujar Wawan.
Selain itu, KPK menemukan potensi konflik kepentingan dari penunjukan platform mitra
prakerja. Wawan menjelaskan, penunjukan platform masih ada kekosongan hukum, padahal
program ini menggunakan APBN.
Lima dari delapan platform di kartu prakerja terlibat dengan lembaga pelatihan milik platform
tersebut. Mereka pun mengiklankan platform milik mereka sendiri.
"Oleh sebab itu, ini menjadi concern kami terkait dengan conflict of interest tadi," kata Wawan.
KPK pun mengeluarkan rekomendasi. Pertama, menghentikan gelombang keempat kartu
prakerja dan perbaiki gelombang 1-3.
KPK juga merekomendasikan, Kemenaker mendorong 1,7 juta tenaga kerja yang tercatat
sebagai pihak terdampak Covid-19 supaya diutamakan untuk mendaftar kartu prakerja.
Berikutnya, untuk menghindari konflik kepentingan, kartu prakerja disarankan mengeluarkan
platform yang memiliki lembaga pelatihan.
Selain itu, mengenai konten disarankan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dilibatkan untuk
menstandarisasi materi pelatihan. Konten pelatihan yang dapat diakses secara gratis di Youtube
juga disarankan dihapus.
"Kalau memang persis bener yang di Youtube dan gratis itu ya sudah itu dikeluarkan saja," kata
Wawan.
Politikus Partai Golkar Melki Laka Lena mendorong KPK tidak hanya mengawasi program kartu
prakerja. Dia mendorong, KPK serta lembaga terkait seperti Polri, Kejaksaan, turut mengawasi
program penanganan Covid-19 lainnya. Misalnya bantuan sosial.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menanggapi temuan dan rekomendasi KPK mengenai potensi
kerugian negara dalam program kartu prakerja. Kendati demikian, Melki mengaku mendukung
rekomendasi tersebut.
"Menurut saya ini bagus-bagus saja catatan KPK dan lain-lain. Jangan dibahas luar biasa juga.
Karena pak Firli ini kan lebih ke aspek pencegahan lebih didahulukan," ujar Melki dalam diskusi
daring, Sabtu (27/6/2020).
"Saya berharap agar di luar program kartu prakerja, KPK juga memberi perhatian untuk semua
program Covid-19," imbuhnya.
Melki menyarankan, KPK dan lembaga terkait juga mengawasi pelaksanaan program pemerintah
dalam rangka penanganan Covid-19 seperti bantuan sosial hingga pajak. Melki mendukung KPK
era pimpinan Firli Bahuri yang mengedepankan pencegahan dibanding penindakan.
154
