Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 MARET 2019
P. 72
Tenggara Barat.
"Dengan keberadaan LTSA ini, pemerintah berharap bisa mencegah masyarakat
Bima menjadi korban perdagangan manusia. Melalui LTSA, masyarakat akan
dibimbing sesuai dengan prosedur yang benar jika ingin bekerja ke luar negeri,
sehingga mereka tidak menjadi korban," kata Irianto.
Sedangkan Indah Damayanti Putri menegaskan, LTSA di wilayahnya akan
memberikan kepastian kepada pekerja migran untuk memperoleh pelayanan yang
mudah, murah, dan solutif. "Dulu sulit, mahal dan tanpa kepastian, sehingga celah
itu dimanfaatkan calo. Akibatnya banyak pekerja migran lebih baik ilegal, sehingga
berdampak adanya persoalan. Sekarang ada perubahan yang tadinya sulit, mahal,
lama menjadi mudah, murah dan ada kepastian," ujarnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima , H. Nasrullah,
menambahkan, melalui LTSA, masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri bisa
mendapatkan informasi lowongan kerja, mengurus dokumen yang dibutuhkan
seperti paspor, dokumen kependudukan, asuransi BPJS dan juga terdapat desk
Pelayanan Pengaduan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia.
R. Irianto Simbolon menegaskan pada 2015-2018 telah dibangun keseluruhan 31
LTSA. Pada 2015, 3 LTSA diresmikan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Jatim, dan
NTB. Setahun berikutnya dibangun 6 LTSA di Provinsi Kalbar, Kabupaten Kupang,
Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT, Provinsi Kepri, dan Kabupaten
Nunukan.
Sepanjang 2017 pemerintah telah meresmikan 13 LTSA di kabupaten Cilacap,
Brebes, Pati, Kendal, Tulungagung, Sambas, Loteng, Lobar, Lotim, Sumbawa,
Karawang, Sukabumi dan kabupaten Cirebon.
Pada 2018 telah didirikan 9 LTSA di kabupaten Banyumas, Grobogan, Wonosobo,
Ponorogo, Banyuwangi, Bima dan Sika. Sebanyak 2 LTSA yang diupgrade adalah
LTSA kabupaten Indramayu dan Subang.
Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari DPRD Kabupaten Bima, Plt. Kepala
BP3TKI Mataram, Kepala OPD Lingkup Kabupaten Bima, Ketua APKASI, Ketua
HIPTEK Kabupaten Bima. (abp)
Page 71 of 100.
